PALEMBANG (Inde[endensI.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong peningkatan kepemilikan rumah bagi semua kalangan terutama khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembangunan perumahan berbasis komunitas yang diperuntukan bagi komunitas profesi tertentu, salah satunya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.
Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi AH mengatakan pembangunan perumahan berbasis komunitas diperuntukan bagi komunitas profesi tertentu yang belum pernah mendapatkan program subsidi pembiayaan perumahan dari Pemerintah. Salah satu perumahan yang akan dibangun dan disiapkan untuk ASN, TNI dan Polri adalah Perumahan Bhayangkara Praja Sriwijaya (BPS) Land di Kota Palembang.
Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Yusuf Hariagung mengatakan perumahan BPS Land merupakan salah satu lokasi perumahan yang dipersiapkan oleh Pemerintah sebagai lokasi pembangunan rumah berbasis komunitas diantaranya ASN, dan anggota TNI/ Polri.
Dukungan Kementerian PUPR berupa fasilitasi bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) seperti jalan lingkungan.
“Skema pembangunan perumahan berbasis komunitas merupakan kolaborasi Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah dan pengembang lokal serta perbankan,” kata Yusuf.
Yusuf menambahkan pembangunan rumah ini merupakan salah satu upaya mencapai target program Satu Juta Rumah sebanyak 1.250.000 di tahun 2019. Menurutnya berdasarkan data yang masuk, usulan bantuan pembangunan rumah berbasis komunitas di berbagai daerah seluruh Indonesia tahun 2020 yakni sebanyak 10.000 rumah.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Selatan Basyaruddin Akhmad mengatakan Pemerintah Provinsi Sumsel siap berkolaborasi dengan Kementerian PUPR untuk mengentaskan rumah tidak layak huni di Palembang.
“Kita sudah siapkan empat rumah contoh. Insya Allah, pada tahun 2020 akan kita buat drainase, serta jalan lingkungannya dibantu Kementerian PUPR. Pemerintah Daerah dan Kementerian PUPR bersemangat untuk membangun rumah layak huni dan terjangkau melalui di 3 skema, yakni skema FLPP, BP2BT, dan perumahan berbasis komunitas,” tutur Basyaruddin Akhmad