Warga Antri Untuk Mendapat Air Bersih Dari Tangki Mobil BPBD Gresik

59 Desa Alami Krisis Air Program 1000 Sumur Bor Pemkab Gresik Dipertanyakan

Loading

GRESIK (Independensi.com) – Program pembangunan 1000 sumur bor untuk memenuhi ketersediaan air bersih, yang dicanangkan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Dipertanyakan masyarakat, pasalnya program janji kampanye itu. Belum terbukti manfaatnya, terutama dalam mengatasi persoalan kelangkahan air saat musim kering.
“Sejak program tersebut dilakukan dan digembor-gemborkan bakal menjadi solusi bagi warga yang daerah kesulitan mendapatkan air bersih. Nyatanya tidak terbukti, mampu mengatasi persoalan krisis air bersih yang dialami masyarakat di 59 desa diwilayah Kabupaten Gresik,” kata Bupati Front Pembela Suara Rakyat (FPSR) Aris Gunawan kepada Independensi.com, Minggu (25/8).
“Padahal sesuai rencana program 1000 sumur bor itu, harus dituntaskan pada tahun 2021. Tapi, belum mampu menunjukan proges positif seperti yang direncanakan,” ujarnya.
“Kalau seperti ini kenyataannya, berarti anggaran yang digunakan perlu masyarakat pertanyakan. Karena, yang digunakan untuk program itu uang APBD uangnya rakyat,” tutur pria yang bertekad mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Gresik 2020 ini dengan nada geram.
Di tambahkan Aris, bahwa anggaran untuk satu titik sumur bor dengan sarana pendukungnya sekitar Rp 200 juta. “Bayangkan saja, satu titik sumur bor itu memiliki nilai Rp 200 juta. Kalau, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dicanangkan. Terus berapa banyak uang rakyat yang digunakan, apa ini bukan namanya menghambur-hamburkan uang rakyat,” tegasnya.
“Secara umum, kami sebagai masyarakat Kabupaten Gresik sangat mendukung program 1000 sumur bor ini. Jika dilakukan dengan serius dan bertanggung jawab, sebab tujuannya cukup bagus untuk mengantisipasi bencana kekeringan saat musim kemarau,” ungkapnya.
“Kami berharap Pemkab Gresik untuk membenahi program itu, menjadi lebih baik dalam implementasinya. Sehingga, sumur bir yang diharapkan bisa meng-cover kebutuhan air bersih warga di desa yang belum terjangkau oleh PDAM bisa terealisasi,” tukasnya.
“Jangan sampai program yang sebenarnya ini, gagal di tengah jalan. Sebab, jika dihitung satu titik sumur bor menelan anggaran Rp 200 juta. Maka, jika dikalikan 1000 sumur jumlah anggaran APBD yang digunakan mencapai Rp 200 miliar. Jumlah yang sangat besar tentunya, untuk itu masyarakat harus ikut mengkontrol,” tandasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gresik. Di musim kemarau tahun 2019 ini, ada 59 desa yang sedang dilanda krisis air bersih. (Mor)