JAKARTA (Independensi.com) – Direktur National Maritime Institute (NAMARIN), Siswanto Rusdi, mengusulkan pembentukan badan khusus untuk mengelola Tol Laut. Alasannya, sebagai sebuah sistem logistik yang berskala nasional, Tol Laut perlu dikelola oleh lembaga yang mampu mengkoordinasikan beberapa K/L terkait.
“Saya lihat lima tahun ini, Kemenhub sudah berupaya maksimal. Tol Laut terlalu luas, sementara Kemenhub terbatas. Lagipula, sebagai regulator tidak baik terlalu operasional”, jelas Rusdi, Kamis (13/3).
Kemenhub sebenarnya sudah cukup kuat dalam mengendalikan biaya logistik. Terutama voyage cost yang memang disubsidi. Namun ada biaya-biaya lain yang tidak disubsidi, yaitu Terminal Handling Charge, biaya TKBM, biaya gudang, biaya konsolidasi muatan, biaya pengurusan, dan biaya moda transportasi lain. Untuk biaya-biaya lain tersebut, tak semua dapat dikendalikan secara efektif oleh Kemenhub.
Keterbatasan Kemenhub yang menyolok adalah pada pengendalian harga barang yang ditentukan oleh supply dan demand.
“Soal harga jual barang, saya kira kemendag dan pemda lebih efektif”, kata Siswanto.
Lembaga tersebut, lanjut Siswanto, diisi oleh orang-orang yang memahami masalah pelayaran dan logistik. Lembaga ini harus diberi mandat penuh oleh Presiden agar efektif.
“Lembaga inilah yang akan menyelamatkan nasib tol laut, paling tidak, dalam periode kedua ini. Sehingga, Presiden bisa tegak kepalanya karena janjinya bisa ditunaikan,” pungkasnya.