JAKARTA (Independensi.com) – Denny JA menilai pidato Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Paripurna 20 Mei 2026 bukan sekadar pidato ekonomi tahunan, melainkan deklarasi arah baru ekonomi nasional menuju kemandirian bangsa.
Dalam esainya yang dipublikasikan melalui Facebook Denny JA’s World dan beredar luas di berbagai grup WhatsApp, Denny JA menyebut inti pidato Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sesungguhnya bukan negara miskin, melainkan negara kaya yang selama ini mengalami kebocoran kekayaan ke luar negeri.
“Ini paradoks terbesar Indonesia: negeri kaya, tetapi banyak rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil,” ujar Denny JA dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (22/5/2026).
Ia menggambarkan Indonesia seperti “rumah besar beratap emas, tetapi lantainya bocor di banyak sudut”.
Menurut Denny JA, arah kebijakan ekonomi yang disampaikan Prabowo sangat dekat dengan model ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 UUD 1945, di mana negara kembali mengambil peran sebagai pengarah utama sektor-sektor strategis.
“Ini bukan sosialisme klasik, tetapi jalan tengah. Pasar tetap hidup, namun negara hadir untuk menjaga agar kekayaan nasional tidak terus bocor,” tulisnya.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar 436 miliar dolar AS selama 22 tahun terakhir. Namun, sekitar 343 miliar dolar AS disebut kembali mengalir ke luar negeri.
Denny JA menyebut angka tersebut setara dengan kebocoran rata-rata sekitar 15,6 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp265 triliun per tahun.
Selain itu, terdapat estimasi kerugian akibat praktik under-invoicing selama 34 tahun yang disebut mencapai 908 miliar dolar AS atau sekitar Rp15.400 triliun.
“Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini lubang besar dalam struktur ekonomi nasional,” katanya.
Denny JA menilai langkah yang diambil Prabowo memiliki kemiripan dengan konsep developmental state yang pernah diterapkan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan dalam membangun industrialisasi nasional.
Menurut dia, negara-negara tersebut berhasil menjadi kekuatan industri dunia bukan hanya karena mekanisme pasar bebas, tetapi karena negara hadir secara aktif dalam menentukan sektor strategis, melindungi industri muda, hingga mendorong transfer teknologi.
“Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan tidak naik kelas hanya dengan menjual bahan mentah. Mereka maju karena negara memimpin industrialisasi dengan disiplin dan visi jangka panjang,” ujarnya.
Meski demikian, Denny JA mengingatkan bahwa kekuatan negara harus dibarengi tata kelola yang bersih dan profesional.
Ia menilai kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN hanya akan berhasil apabila dijalankan secara transparan, berbasis teknologi digital, disertai pemantauan real-time, audit independen internasional, serta seleksi direksi yang profesional.
“Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah: dari swasta gelap ke birokrasi gelap,” katanya.
Dalam esainya, Denny JA juga mengingatkan risiko nasionalisme ekonomi tanpa tata kelola yang sehat dengan mencontohkan Venezuela dan Nigeria yang dinilai gagal mengelola kekayaan sumber daya alam akibat lemahnya institusi dan tingginya korupsi.
“Pelajaran dunia sangat jelas: negara kuat tanpa integritas bisa berubah menjadi predator. Tetapi negara kuat dengan kompetensi bisa menjadi pembangun peradaban,” ujarnya.
Di akhir tulisannya,
Denny JA menegaskan pidato Prabowo hanya akan dikenang apabila benar-benar diwujudkan dalam bentuk disiplin tata kelola dan keberhasilan menutup kebocoran ekonomi nasional.
Namun, apabila negara mampu memimpin industrialisasi, menjaga pasar tetap hidup, serta memastikan kekayaan alam kembali kepada rakyat, ia meyakini Indonesia dapat memasuki babak baru sejarah ekonomi nasional.
“Jika berhasil, Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa,” kata Denny JA.
About The Author
