JAKARTA (IndependensI.com) – Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagaimana yang telah di amanatkan dalam RPJMN tahun 2015 – 2019, pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah masyarakat di Indonesia yang mendapatkan akses aman air minum, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan. Upaya tersebut sejalan dengan Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui ketersediaan infrastruktur dasar.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui untuk mencapai target 100% pelayanan air minum pada tahun 2019, perlu kerja keras bersama untuk mencapai target tersebut.
Sejumlah tantangan dihadapi, diantaranya distribusi air minum diperkotaan melalui jaringan perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih belum menjangkau seluruh warga terutama MBR. Meskipun PDAM memiliki kapasitas produksi yang belum terpakai (idle capacity).
PDAM belum memprioritaskan untuk melakukan investasi berupa pemasangan perpipaan ke hunian MBR, karena biayanya yang cukup besar, sementara minat MBR untuk menjadi pelanggan terkendala daya beli yang rendah.
Kementerian PUPR merespons masalah tersebut dengan upaya percepatan yakni Program Hibah Air Minum. Program Hibah Air Minum juga diharapkan bisa meningkatkan layanan air minum bagi masyarakat serta mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk secara konkret memberikan prakarsa dan tanggung jawab dalam penyediaan air minum.