Diskusi membahas pentingnya penguatan peran dan kewenangan lembaga kode etik guna menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Anggota terdiri dari sembilan orang dengan ketentuan tiga orang diusulkan Presiden, tiga diusulkan DPR, dan tiga orang diusulkan MK, melalui proses yang transparan dan akuntabel.
Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat undang-undang untuk memperkuat eksistensi, tugas, kewenangan, serta mekanisme penanganan pelanggaran oleh Bawaslu ke depan, termasuk melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan infrastruktur pekerjaan umum dalam menghadapi arus Natal 2025 dan Tahun Baru
JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat penanganan bencana di Pulau Sumatera dengan menerjunkan ratusan relawan ke lokasi –