JAKARTA (Independensi.com) – Komitmen pemerintah menghadirkan hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi rakyat kembali ditegaskan melalui acara Kriya Nusantara Expo 2026, sebuah kolaborasi antara Epic Market dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Kegiatan yang berlangsung di The Telkom Hub, Jakarta, Senin (2/3/2026), menjadi ruang sinergi antara sektor perumahan dan pemberdayaan UMKM nasional.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, didampingi Penasehat DWP Kementerian PKP Shinta Maruarar Sirait, secara langsung membuka kegiatan bertema “Satu Atap Sejuta Manfaat: Rumah Subsidi untuk UMKM Berdikari”. Expo ini tidak hanya menjadi ajang promosi produk UMKM, tetapi juga sarana edukasi masyarakat mengenai akses kepemilikan rumah subsidi.
Turut hadir dalam pembukaan acara antara lain Ibu Menteri Sosial Fatma Saifullah Yusuf, Ibu Menteri Kesehatan sekaligus Ketua Umum DWP Pusat Ida Rahmawati Budi Gunadi Sadikin, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
UMKM dan Rumah Subsidi dalam Satu Ekosistem
Kriya Nusantara Expo 2026 berlangsung selama dua hari, 2–3 Maret 2026, dengan menghadirkan sekitar 50 tenant UMKM dari sektor fashion dan kuliner.
Selain bazar produk unggulan, kegiatan juga diisi talkshow tematik yang membahas penguatan ekonomi UMKM serta akses pembiayaan perumahan.
Dalam sambutannya, Shinta Maruarar Sirait menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang bukan sekadar bazar UMKM, melainkan bagian dari strategi sosialisasi program tiga juta rumah pemerintah.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin para pelaku UMKM memahami bahwa memiliki rumah bukan lagi sekadar impian. Program pemerintah hadir agar mereka dapat mengakses hunian layak dengan mudah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penguatan UMKM perempuan sangat berkaitan dengan stabilitas keluarga dan produktivitas usaha. Banyak pelaku UMKM perempuan menjalankan usaha dari rumah, sehingga kepastian hunian menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan ekonomi keluarga.
Program perumahan ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pelaku UMKM, pegawai usaha kecil, penenun, juru masak, pekerja informal, hingga pekerja jasa harian.
Dengan bunga sekitar 6 persen per tahun serta persyaratan yang lebih sederhana, pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan untuk membangun atau merenovasi tempat usaha berbasis rumah.
Tenor KPR Diperpanjang Hingga 30 Tahun
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pemerintah terus melakukan terobosan agar rumah subsidi semakin terjangkau. Salah satu kebijakan terbaru adalah memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi hingga 30 tahun.
“Sebelumnya tenor hanya 10, 15, atau 20 tahun. Sekarang diperpanjang menjadi 30 tahun agar cicilan lebih ringan dan makin banyak rakyat yang mampu memiliki rumah,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari dukungan besar Presiden Prabowo terhadap sektor perumahan rakyat, termasuk peningkatan kuota pembangunan rumah subsidi yang terus bertambah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan berbagai proyek hunian vertikal berbasis ekosistem terpadu, salah satunya kawasan rumah susun subsidi yang dekat dengan fasilitas publik seperti rumah sakit, tempat ibadah, pasar, sekolah, dan kawasan kerja.
“Negara harus hadir. Dari guru, tenaga kesehatan, pengemudi, hingga tukang tambal ban harus bisa menikmati rumah subsidi yang terjangkau dan berkualitas,” tegas Maruarar.
Solusi Lahan Terbatas: Bangun ke Atas
Maruarar mengakui tantangan terbesar pembangunan perumahan di Indonesia adalah keterbatasan lahan, khususnya di perkotaan. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai solusi berkelanjutan.
Dengan konsep pembangunan ke atas, lahan puluhan hektare dapat menampung puluhan hingga ratusan ribu unit hunian tanpa mengorbankan lahan produktif pertanian atau kawasan rawan banjir.
“Kita tidak boleh lagi menggunakan lahan sawah atau wilayah bantaran sungai. Solusinya adalah membangun ke atas agar tetap menjaga ketahanan pangan sekaligus menyediakan rumah bagi rakyat,” ujarnya.
Bantuan DP untuk 100 Penerima
Sebagai bentuk keberpihakan nyata, Menteri PKP bersama Shinta Maruarar Sirait juga mengumumkan bantuan uang muka (DP) rumah subsidi bagi 100 orang yang memenuhi persyaratan.
Penerima berasal dari kalangan pelaku UMKM, pekerja UMKM, pengemudi, petugas keamanan, serta profesi lainnya.
Selain itu, Menteri PKP melakukan sosialisasi langsung kepada pengunjung expo mengenai hak dan kewajiban konsumen rumah subsidi, sekaligus mengingatkan masyarakat agar selektif memilih pengembang.
Sinergi Perumahan dan Ekonomi Rakyat
Pemerintah berharap Kriya Nusantara Expo menjadi model sinergi baru antara sektor perumahan dan UMKM nasional. Rumah subsidi tidak lagi dipandang sekadar tempat tinggal, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi keluarga.
Melalui pendekatan ini, program perumahan diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi sekaligus memiliki kualitas hidup yang lebih baik.
“Kita ingin rumah subsidi benar-benar menjadi alat peningkatan kesejahteraan, bukan hanya bangunan fisik, tetapi pintu menuju kemandirian ekonomi rakyat,” pungkas Maruarar Sirait.
About The Author
