Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Archives - Page 2 of 2

08/11/2024

DKPP Lantik 228 Tim Pemeriksa Daerah di 38 Provinsi untuk Wujudkan Pilkada 2024 Berintegritas

Pelantikan ini bertujuan untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan etika dan integritas yang tinggi.

05/11/2024

Ketua DKPP Resmikan Rakor Penyelenggaraan Pemilu 2024, Fokus pada Kode Etik

penyelenggara Pemilu dan bertujuan menyatukan pemahaman mengenai implementasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam menghadapi Pilkada serentak 2024.

09/10/2024

DKPP Teken MoU dengan Unsrat, Heddy Lugito: IKEPP Siap Diluncurkan 24 Oktober 2024

DKPP berharap, dengan adanya IKEPP, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dapat semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas.

27/09/2024

DKPP Gelar Media Gathering di Bogor

Media Gathering tersebut DKPP menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.

18/09/2024

DKPP Pecat Tetap Anggota Bawaslu Ogan Komering Ulu karena Terbukti Langgar Etik Pemilu

DKPP berharap sanksi ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara Pemilu untuk senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, serta mematuhi kode etik yang berlaku.

09/05/2024

Keterbukaan dan Akuntabilitas penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2024

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berencana membuat kantor perwakilan di daerah guna menekan angka pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

15/01/2024

Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Forum Masyarakat Peduli Papua Tengah (FMPPT) mengadukan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda terkait perkara melantik Anggota Bawaslu Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

27/12/2023

DKPP Gelar Diskusi dengan Tema Pemilu 2024 Dalam Perspektif Media

Ngobrol Etik Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam rangka sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

25/11/2023

Forum Diskusi “Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media”

Forum diskusi tersebut membahas alat negara yakni aparatur sipil negara dan penegakan hukum berpotensi digunakan oleh pihak tertentu untuk memenangkan pertarungan pemilu.