JAKARTA (Independensi.com) – Masyarakat mempertanyakan 16 nama calon direksi BPJS Kesehatan yang lolos pada seleksi wawancara di Kemensesneg dan diajukan
Tag: dewan kesehatan rakyat
Masa Pjs. Walikota Depok Berakhir, DKR: Masih Banyak Ijazah Disandera Sekolah
DEPOK (Independensi.com) – Sejumlah orang tua siswa yang ijazahnya sudah bisa diambil di sekolah Depok mengucapkan terima kasih kepada Pjs.
DKR: Program Pradi-Afifah Gratiskan Biaya Kesehatan Sangat Dibutuhkan Rakyat Depok
DEPOK (Independensi.com) – Program menggratiskan biaya kesehatan rakyat Kota Depok sangat realistis dibutuhkan rakyat Depok. Maka dengan menggunakan KTP masyarakat
Depresi Ditolak Bersekolah, DKR: Pada Ombudsman Siswa Miskin Menggantung Nasib
DEPOK (Independensi.com) – Para siswa miskin yang belum mendapatkan sekolah negeri di Depok masih menunggu Kebijakan dari Ombudsman Perwakilan Jakarta
DKR Mengadu ke Ombudsman RI Soal Penolakan Siswa Miskin
DEPOK (Independensi.com) – Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok bersama sejumlah orang tua siswa yang anaknya gagal kesekolah negeri mendatangi
Pelaksanaan Pancasila Perlu Diperkuat Undang-Undang
JAKARTA (Independensi.com) – Dinamika pro dan kontra tentang haluan Pancasila sudah harus diselesaikan. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah pelaksanaan
Butuh Keberanian Untuk Menciptakan UU Pelaksanaan Ideologi Pancasila
JAKARTA (Independensi.com) – Berbagai persoalan yang timbul saat ini di Republik Indonesia bersumber dari penyelewengan Pancasila. Dampaknya langsung dirasakan oleh
Tanpa Lembaga yang Kuat, Pancasila Sekadar Slogan
JAKARTA (Independensi.com) – Sebenarnya semua elemen bangsa menerima Pancasila sebagai ideologi. Namun, yang terjadi selama ini, Pancasila hanya sebatas ide
Rapid Test Rp 1 Juta? DKR: Jangan Tindas Rakyat Ditengah Wabah Corona
FAKFAK (Independensi.com) – Masyarakat terus mengeluhkan pungutan biaya rapid test ditengah wabah Corona saat ini. Salah satunya yang dilaporkan Andry
DKR: Jangan Tetapkan PSBB Sebelum Mendirikan Dapur Umum dan Lumbung Pangan
SURABAYA (Independensi.com) – Pemerintah seharusnya fokus memastikan berdirinya Dapur Umum dan Lumbung Pangan untuk rakyat, sebelum menetapkan daerahnya sebagai daerah