DEPOK (Independensi.com) – Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok meminta agar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil segera turun ke Depok, untuk membenahi SMA dan SMK Negeri Kota Depok.
Hal ini dikatakan oleh Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan, Jumat (24/6/2022), menyusul laporan dari orang tua miskin dan tak mampu tentang anak-anaknya yang ditolak SMA dan SMK Negeri Depok.
Sebelumnya, bersama sejumlah orang tua siswa, relawan DKR kota Depok mendatangi SMA Negeri 14, guna untuk meminta penjelasan pihak sekolah atas penolakan siswa miskin di sekolah tersebut.
“Kami menanyakan alasan penolakan siswa miskin di sekolah itu,” ujar Roy Pangharapan.
Menurut Roy, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan adanya transparansi dari pihak sekolah. Namun disayangkan Kepala SMAN 14, tidak ada di tempat dengan alasan sedang rapat.
“Kami ingin silaturahmi sekaligus meminta penjelasan kepala sekolah, tapi sayang ternyata tidak ada ditempat,” keluh Roy Pangharapan.
Bagi DKR, apapun resikonya akan ditempuh agar hak anak tidak terampas begitu saja.
Untuk itu perlu segera solusi konkrit dari pemerintah Provinsi Jawa barat, mengingat SMA dan SMK adalah kewenangan Pemerintah Provinsi.
“Ini soal hak konstitusional masyarakat. Tidak boleh dirampas untuk alasan apapun, apalagi hak anak,” tegas Roy Pangharapan.
DKR memastikan akan terus mendampingi para orang tua siswa agar anaknya mendapatkan sekolah.
Untuk itu Roy Pangharapan berharap Gubernur Jawa Barat tidak mendiamkan penolakan siswa-siswa miskin bersekolah.
“Mendiamkan dan membiarkan anak dari keluarga miskin tidak bersekolah adalah pelanggaran konstitusi. (*)