JAKARTA (Independensi.com) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mangkir dari panggilan Komnas HAM terkait adanya aduan dugaan pelanggaran
Tag: Mahkamah Konstitusi
Uji Materi ke MK, MAKI Minta 51 Pegawai KPK Tidak Dipecat Dulu
JAKARTA (Independensi.com) – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai buntut akan dipecatnya
Cari Solusi, Bukan Anarki
Perbedaan pandangan bukan diselesaikan secara beradab dan sesuai hukum yang berlaku.
MAKI Optimis MK Kabulkan Uji Materi Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2020
JAKARTA (Independensi.com)LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai wajar jika Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini tidak menerima uji materi
Perppu Nomor 1/2020 Menjadi UU Nomor 2/2020 Langsung Direspon Gugatan Baru oleh MAKI Cs
JAKARTA (Independensi.com)LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan empat elemen masyarakat lainnya langsung merespon langkah pemerintah yang mengesahkan Perppu Nomor
Mahkamah Konstitusi Tetap Lanjutkan Sidang Uji Materi Pasal 27 Perppu Corona
JAKARTA (Independensi.com)Meskipun sudah disetujui dan disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang, namun sidang uji materi terhadap pasal 27 Perppu Nomor 1
Perppu Corana Jadi UU, MAKI Siap Ajukan Gugatan Baru ke MK
JAKARTA (Independensi.com)LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan sejumlah elemen masyarakat lainnya siap mengajukan gugatan baru melalui uji materi ke
MAKI akan Hadirkan Enam Ahli Hukum Dalam Uji Materi Perppu Corona di MK
JAKARTA (Independensi.com)LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan sejumlah elemen masyarakat lainnya yang menggugat pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Gugat Perppu Corona, Koordinator MAKI: Tidak Ada yang Kebal Hukum Termasuk Presiden
JAKARTA (Independensi.com)LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama sejumlah elemen masyarakat melalui Mahkamah Konstitusi (MK) menggugat pasal 27 Perppu Nomor
Kejaksaan Agung Dilema Ajukan PK Terhadap Sejumlah Vonis Bebas Korupsi
JAKARTA (Independensi.com) Kejaksaan Agung mengalami dilema untuk melakukan upaya hukum luar biasa mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap vonis bebas