Jakarta (Independensi.com) Ratusan tersangka kasus kerusuhan yang terjadi di seputar kantor Badan Pengawas Pemilu dan pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat
Tag: polda metro jaya
234 Polisi Terluka dan 447 Tersangka Ditangkap Saat Kerusuhan 21-22 Mei
JAKARTA (IndependensI.com) – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, saat kerusuhan di Jakarta pada 21-22 Mei lalu, ada 234
48.000 Personel TNI-Polri Siap Amankan Jalannya Sidang Perdana Gugatan Pilpres di MK
JAKARTA (IndependensI.com) – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, sebanyak 48.000 personel gabungan akan mengamankan jalannya sidang
Jika Ada Massa Pendemo Menuju MK Bakal Dialihkan ke Monas
JAKARTA (IndependensI.com) – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, kepolisian belum menerima surat pemberitahuan aksi unjuk rasa
Polisi Beberkan Skenario Pembunuhan Tokoh Nasional yang Libatkan Kivlan Zein
JAKARTA (IndependensI.com) – Polisi membeberkan alur rencana pembunuhan empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survey melalui pengakuan salah seorang
Polisi : Kivlan Zein Sebagai Pemberi Perintah Pembunuhan Tokoh Nasional
KZ dan HM disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU darurat 12/1951 dengan ancaman seumur hidup
Polisi Tegaskan Pelaku Kerusuhan Aksi 22 Mei Disuruh dan Dibayar
JAKARTA (IndependensI.com) – Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, para pelaku kerusuhan aksi 22 Mei di
Pakar: Terlalu Gegabah Libatkan Prabowo di Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana
Jakarta (Independensi.com) Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai tindakan pihak kepolisian yang sempat melibatkan nama Prabowo Subianto sebagai terlapor
Eggi Sudjana Praperadilankan Polda Metro Jaya Soal Tersangka Makar
Jakarta (Independensi.com) Tersangka kasus dugaan makar Eggi Sudjana mengajukan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya. Permohonan praperadilan didaftarkan tim kuasa hukum
Terkait Kasus Eggi Sudjana, Pakar: Penerapan Sangkaan Makar Sudah Ketinggalan Zaman
Jakarta (Independensi.com) Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan dalam konteks negara demokrasi, substansi ketentuan makar sudah tidak relevan karena