Kalau Punya Malu Setya Novanto Mundur dari Ketua DPR

JAKARTA (IndependensI.com) – Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) desakan mundur terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto semakin kencang. Mantan anggota DPR dari Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul mendesak agar Setya Novanto mundur.

Setya Novanto sebagai pejabat negara yg memimpin lembaga tinggi negara yakni Ketua DPR RI harus mundur. “Sikap itu penting untuk menjaga agar citra DPR RI yang sudah buruk tidak semakin buruk,” kata Ruhut Sitompul dalam akun twitternya, Rabu (19/7/2017).

Sehari sebelumnya Ruhut Sitompul juga menyindir tentang perilaku Setya Novanto. “Sepandai pandainya Tupai melompat akhirnya jatuh juga, ini Renungan untuk Kita semua & SN karena itu “Berjalanlah dijalan Hukum” MERDEKA,” tulis Ruhut Sitompul.

Dekan FISIP UTA’45 Jakarta, Firman Lukman S.Sos, MA

Hal senada juga disampaikan Pendiri/Direktur Indonesian Democracy Reseach Cetre (IDRC) Indonesia, Firman Lukman di Jakarta, Rabu (19/7/2017). Status tersangka Ketua DPR Setya Novanto sangat mencoreng nama lembaga tinggi negara tersebut. Kalau tahu diri dan punya malu seharusnya mengundurkan diri.

Lebih dari itu, kata Firman, penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) oleh KPK, akan membuat Pansus Angket semakin ‘gregetan’ terhadap KPK.

“Kita berharap jangan sampai kasus ini jutru membuat hubungan sesama lembaga negara (DPR dan KPK) akan semakin meruncing dan saling sandera,” kata Firman.

Dekan FISIP Universitas 17 Agustus 1945 (UTA’45) Jakarta ini juga menduga-duga bahwa jangan-jangan Pansus Angket ada karena hanya ingin membela anggota DPR yg trlibat korupsi KTP-E, termasuk Ketua DPR RI.

Pasca Ketua Umum Golkar Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi, Firman mengatakan, konstalasi politik dinternal Golkar juga akan berubah. Oleh karena itu, jangan sampai Golkar hanya sekedar memilih ketua umum untuk mengejar siapa Ketua DPR semata “, katanya.

Menurut dia, yang harus dipikirkan adalah bagaimana menghadapi Pemilu Serentak 2019. Suasana politik tahun ini akan berlangsung panas sampai dengan pemilu serentak 2019. “Hal ini ditambah dengan beberapa kebijakan pemerintah (Presiden Jokowi) yang banyak di perdebatkan termasuk Perpu Ormas dan Pemblokiran Telegram,”tambah Firman Lukman (kbn).