Hilmar Farid. (Istimewa)

Hilmar: UU Justru Melindungi Kebudayaan

JAKARTA (IndependensI.com) – Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid menyebutkan, keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjamin ekspresi kebebasan budaya bisa berkembang di masyarakat. Sejak awal Hilmar menegaskan, UU ini tidak membatasi tetapi sebaliknya justru menjamin agar ekspresi budaya dapat berkembang semakin baik secara artistik hingga sosial.

“Awalnya banyak pertanyaan untuk apa kebudayaan harus diatur, mengingat kebudayaan justru butuh kebebasan bergerak. Sehingga undang-undang ini justru dikhawatirkan membuat budaya menjadi kaku,” kata Hilmar seperti dikutip Antara, Jumat (20/10). Sedangkan serangkaian pemajuan kebudayaan yang dimaksud dalam UU, menurut Hilmar, akan dimulai dengan memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan untuk sumber daya manusia kebudayaan.

“Sehingga jelas mandat pertama dalam undang-undang ini melindungi terlebih dulu sebelum mengembangkannya. Setelah dikembangkan tentu dimanfaatkan, di sini industri bisa masuk untuk memanfaatkannya namun undang-undang akan memastikan tidak ada komersialisasi tanpa batas,” ujar Hilmar.

Sedangkan pembinaan yang dimaksud dalam UU, Hilmar mengatakan harus menjadi orientasi untuk bisa memajukan kebudayaan. Caranya tentu dengan melengkapi sarana dan prasarananya, infrastrukturnya, akses hingga sekolah-sekolah kesenian dan kebudayaan.

Lebih lanjut pria kelahiran Bonn, 8 Maret 1968 ini mengatakan, secara konkrit pelaksanaan UU tersebut akan mengacu pada turunan-turunannya. Secara sistematis dengan strategi pemajuan kebudayaan dijalankan melalui Peraturan Presiden (Perpres). “Pasti akan banyak perdebatan tapi tetap akan dijalankan. Lalu ada Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang juga disiapkan, dilanjutkan dengan memasukkannya dalam RPJMN, lalu RKP tahunan,” katanya.

Namun di atas semuanya, Hilmar menegaskan bahwa, Undang-undang Pemajuan Kebudayaan ini akan menjadi kosong jika tidak ada keterlibatan masyarakat dalam menjalankannya. “Karena kita percaya kebudayaan itu adanya di masyarakat, bukan di pemerintah. Saya hanya memastikan agenda bagus di masyarakat bisa berkembang”.