Filipina (Independensi.com) – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada pembukaan sidang ke 11 Asean Defence Ministres Meeting (ADMM) dan sidang ke 4 ADMM PLUS yang berlangsung pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2017 di Clark, Pampanga, Filipina, dalam sesi pertukaran pandangan tentang isu-isu pertahanan dan keamanan regional serta Internasional, berbicara mengenai beberapa hal.
Pertama, mengenai isu Laut China Selatan. Dijelaskan bahwa Indonesia berada dalam posisi “non claimant” dalam sengketa teritorial di Laut China Selatan. Indonesia menyambut gembira perkembangan yang telah dicapai yaitu penandatanganan kesepakatan awal platform COC pada bulan Mei 2017 di Guiyang, China, antara pihak China dengan ASEAN.
Indonesia menganggap adalah kewajiban bersama untuk berpartisipasi dalam upaya menjaga stabilitas, keamanan dan perdamaian bersama. Untuk itu, dalam menyelesaikan setiap sengketa diharapkan mengedepankan dialog, penyelesaian secara damai, saling menghormati dan mematuhi hukum internasional.
Kedua, Menhan Ryamizard Ryacudu menjelaskan mengenai inisiatif Trilateral Maritime Patrol yang dilakukan Indonesia, Malaysia dan Filipina sebagai upaya bersama untuk mencegah dan memerangi perompakan dan memerangi terorisme sejak tahun 2016. Upaya ini berkelanjutan dengan peluncuran patroli maritim dan peresmian maritime command center ketiga negara di Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia, pada bulan Juni 2017. Dilanjutkan dengan peluncuran patroli udara pada tanggal 12 Oktober 2017 lalu.
Menhan Ryamizard Ryacudu selanjutnya menyampaikan mengenai krisis kemanusiaan di Rakhine State Myanmar terkait dengan pengungsi Rohingya. Menhan menegaskan persoalan pengungsi Rohingya ini perlu mendapat perhatian serius mengingat apabila komunitas Rohingya ini tidak ditangani dengan baik dan proporsional, maka dikhawatirkan akan dimanfaatkan dan direkrut oleh kelompok radikal termasuk ISIS.
Dalam upaya pencegahan dini berkembangnya terorisme, apa yang dilakukan, dimana, berapa kekuatannya dan bagaimana melumpuhkannya, semua itu memerlukan data yang akurat. Segala bentuk kerjasama dalam menghadapi ancaman terorisme/radikalisme, keamanan maritim dan lainnya, tidak dapat dilakukan secara optimal apabila tidak didukung oleh intelijen yang kuat.
Oleh karena itu, bersama negara-neagra ASEAN yang lain yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura meluncurkan inisiatif kerjasama intelijen dengan nama “Our Eyes”. Menhan berharap pada ADMM tahun depan yang berlangsung di Singapura akan dapat merumuskan format kerjasama Intelijen ini untuk menghadapi ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara.