Bendungan Raknamo Sebagai Destinasi Wisata Baru NTT

KUPANG (IndependensI.com)Keberadaan Bendungan Raknamo diharapkan untuk menyediakan air baku di Kabupaten Kupang dengan debit sebesar 100 liter per detik, irigasi 1.250 hektar lahan pertanian di Kecamatan Naibonat, Desa Raknamo dan Desa Manusak, pengendalian banjir daerah hilir Kota Kupang, pengembangan pariwisata, serta pembangkit listrik tenaga mikro hidro dengan daya 0,22 MW.

Menteri Basuki mengatakan sebagai destinasi wisata baru, kelak Bendungan Raknamo harus bisa dijangkau sebagai tempat pacaran dan rekreasi bagi para pemuda dan pemudi di Kabupaten Kupang dan sekitarnya.

Selain Bendungan Raknamo, terdapat enam bendungan baru lainnya di Provinsi NTT yang sedang dikerjakan dan masih tahap persiapan. Dari keenam bendungan tersebut 2 diantaranya sudah dalam tahap konstruksi yakni Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu dan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka. Sedangkan 4 lainnya sedang dalam tahap perencanaan dan persiapan teknis yakni Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bendungan Kolhua di Kota Kupang, Bendungan Tefmo (Manikin) di Kabupaten Kupang dan Bendungan Lambo (Mbay) di Kabupaten Nagekeo.

Sementara itu Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis yang juga hadir pada acara tersebut mengatakan, bahwa di NTT tidak cukup hanya membangun bendungan besar, tapi juga embung dalam rangka penyebaran ketersediaan sumber daya air.  “Karena NTT ini provinsi kepulauan, maka tentu juga membutuhan banyak embung kecil, karena itu menjadi karakter NTT,” ujarnya.

 

Dalam acara tersebut Menteri Basuki didampingi Dirjen SDA Imam Santoso, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi AH, Kepala Balitbang Danis H. Sumadilaga, Sesditjen SDA Muhammad Arsyadi, Kepala Pusat Bendungan Ditjen SDA Ni Made Sumiarsih, Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dodi Krispratmadi, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Rina Farida, Kepala Balai Wilayah Sungai NTT II Agus Sosiawan, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang Hadrianus Bambang, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (***)