PEKANBARU (Independensi.com) – Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau beraudensi dengan Gubernur Riau Drs H Syamsuar, Senin (10/6/2019). Hadir pada kesempatan itu Ketua Umum MKA LAMR Al Azhar, Ketua Umum DPH LAMR Syahril Abubakar, Ketua MKA Raja Yoserizal Zen, Sekum MKA Taufik Ikram Jamil dan Sekum DPH Nasir Penyalai. Sedangkan Gubri Syamsuar didampingi Assisten 1 Sekdaprov Riau Ahmad Syah Harrofi
Saat unsur pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) beraudiensi dengan Gubri,, juga diserahkan dua dokumen penting yang bertujuan untuk kemajuan Melayu di Provinsi Riau. Ini buku grand design tentang rumusan kemajuan budaya Melayu Riau, kata Syahril Abu Bakar saat menyerahkan bundelan buku kepada Syamsuar. Selanjutnya Taufik Ikram Jamil menyerahkan dokumen berbasis kurikulum 2013 yang direvisi pada tahun 2017.
Usai menyerahkan kurikulum Mulok, Taufik Ikram Jamil kepada sejumlah wartawan menjelaskan bahwa, kurikulum yang diserahkan ini untuk tingkatan SD, SMP dan SMA dan sederajat. Kami berharap kiranya buku ini dapat dicetak. Selain itu juga diharapkan, ada kebijakan dari Gubernur terkait tunjangan kepada guru Mulok, ujar Taufik mantan wartawan Kompas itu.
Di sisi lain Al Azhar menerangkan, pihaknya juga sudah menyusun buku pendidikan BMR untuk pegangan guru. Hal ini dapat diunggah di web lamriau.id. Persoalan yang dihadapi saat ini, ada buku muatan lokal yang dibuat pihak lain, namun isinya terkadang tidak sesuai dengan tunjuk ajar Melayu. Karena itu kita berharap buku-buku Mulok yang beredar, seharusnya sudah terferifikasi oleh LAM Riau, kata Al Azhar.
Pada kesempatan itu, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan terimakasih atas kunjungan LAM Riau. Masukannya saya terima terkait kebudayaan maupun pendidikan muatan lokal, kata Syamsuar. Soal rencana induk atau grand design pemajuan kebudayaan Melayu Riau kata Gubri lagi, sangat perlu, terutama bagi pengambil kebijakan, yakni kepala daerah. Sehingga orang tahu dengan Melayu, dan apa yang dibuat pengambil kebijakan terhadap kearifan lokal.
Sedangkan mengenai kurikulum Gubri mengatakan, akan memperjelas arah pendidikan di Provinsi Riau. Kita akan instruksikan agar Mulok dilaksanakan sesuai dengan kurikulum ini. Malah Gubernur mengatakan, pihaknya tidak masalah jika nantinya menyurati Menteri terkait Mulok ini. “Saran saya perlu dilakukan seminar, sehingga penerapan kebudayaan Melayu ini mudah diterima seluruh lapisan masyarakat,” kata Syamsuar. (Maurit Simanungkalit)
Aneh bin ajaib, ada suatu lembaga resesmi yang bernama Kementrian Pendidikan Dan kebudayaan yang mempunyai dan menguasai jaringan sampai plosok tanah air dan kuat dlm institusi bidang kurikulum , membiarkan lembaga lain menyusun kurikulum yang jelas jelas bukan tupoksinya. Apakah pendidikan di negeri ini tdk memiliki arah yang jelas sampain terjadi tumpang tindih dalam hal penyusunan kurikulum, meskipun itu kurikulum muatan lokal.Apa sebenarnya yang sedang trerjadi?. Pihak pihak yang terkait sebaiknya segera lakukan pembenahan sebelum semuanya jadi berantakan dalam sistim pendidikan di Indonesia khususnya di Prov Riau tercinta.