JAKARTA (Independensi.com) – Direktur Setara Institut, Hendardi, mengatakan, pengungkapan aktor intelektual di balik rusuh massa Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan kaum intolerans terlatih di Jakarta, 21 – 22 Mei 2019, merupakan pelajaran sangat berharga dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Aksi rusuh Jakarta, implikasi kekecewaan pasangan nomor urut 2 atas nama Calon Presiden Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno, atas sidang pleno Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), menetapkan pasangan nomor urut 1 atas nama petahana Presiden Joko Widodo (Jokowi) – K.H. Ma’ruf Amin, Selasa dihinari, 21 Mei 2019, atas hasil pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden Republik Indonesia, pada Rabu, 17 April 2019.
Dalam aksi rusuh massa, paling tidak ada 8 orang meninggal dunia, dan 257 ditangkap yang langsung ditetapkan sebagai tersangka. Polisi kemudian menangkap mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI) Mayjen (Purn) Soenarko dan mantan Kepala Staf Komando Pasukan Cadangan Strategis (Kostrad) TNI AD, Mayjen (Purn) Kilvan Zen.
Malah dalam penyidikan polisi terhadap pelaku rusuh massa, Kilvan Zen, telah memerintahkan eksekutor Helmi Kurniawan alias Iwan dan eksekutor lain seperti Tajudin, Azwarmi, dan Irfansyah, untuk menembak mati empat tokoh nasional, dan satu pimpinan lembaga survey.
Empat tokoh nasional diperintahkan ditembak mati, yaitu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jenderal (Purn) Wiranto, Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen Komisaris Jenderal (Purn) Gories Mere, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol Budi Gunawan, dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya, Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan.
Kivlan Zen, telah pula memerintahkan menembak mati, Yunarto Wijaya, Direktur Esekutif Charta Politika, sebuah lembaga survey yang dituding komplotan Prabowo Subianto, turut menggiring opini publik memenangkan pasangan Joko Widodo – K.H. Ma’aruf Amin.
Presiden Joko Widodo – K.H. Ma’ruf Amin unggul 16 juta suara dengan Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno. jumlah suara sah nasional 154.257.601.
Jumlah suara sah pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Jumlah suara sah pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Salahudin Uno, 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.
“Pengungkapan aktor-aktor kerusuhan 21-22 Mei 2019 oleh Mabes Polri merupakan salah satu bentuk upaya transparansi Polri dalam penanganan peristiwa hukum guna meningkatkan akuntabilitas penyidikan terhadap beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Hendardri, Rabu siang, 12 Juni 2019.
Menurut Hendardi, betapapun keterangan tersebut diragukan oleh beberapa pihak, pemaparan publik oleh Polri telah memberikan pembelajaran berharga bagi warga negara tentang arti penting demokrasi, kebebasan berpendapat, dan nafsu politik para avonturir politik serta conflict entrepreneur yang beroperasi di tengah kekecewaan sebagian publik dan kerumunan massa.
Pengungkapan yang dilakukan oleh Mabes Polri di bawah koordinasi Tim Irwasum Polri, memang kurang ideal untuk memperkuat independensi dibanding misalnya dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
Tetapi pembentukan TGPF biasanya didasari oleh tidak bekerjanya ordinary institution yang diberi mandat oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sepanjang institusi existing sudah bekerja, maka pembentukan TGPF pun menjadi tidak relevan.
Menurut Hendardri, upaya hukum yang dilakukan Polri dan menjerat sejumlah purnawirawan TNI dan Polri, sudah sepatutnya harus dipandang sebagai proses hukum biasa yang tidak perlu dikaitkan dengan korps atau semangat jiwa korsa para purnawirawan.
“Dalam konteks Pemilu, jiwa korsa hanya dibenarkan untuk membela demokrasi konstitusional yang tunduk pada supremasi sipil melalui Pemilu, bukan pertunjukan anarki yang mengorbankan jiwa-jiwa yang buta politik, sebagaimana terjadi pada 21-22 Mei 2019,” ujar Hendardi. (Aju)