Independensi.com – Berbagai reaksi terhadap PT PLN (Persero) atas padamnya listrik kurang lebih 10 jam di Jakarta, Banten dan sebagian Jawa Barat hari Minggu, 4 Agustus 2019. Presiden Joko Widodo sendiri langsung mendatangi ke Kantor Pusat PT PLN untuk menanyakan mengapa sampai terjadi pemadaman sampai begitu lama.
Mengapa demikian, karena kerugian masyarakat sungguh tak terhitung akibat terganggunya pemenuhan kebutuhan rumah tangga, usaha kecil-menengah, transportasi publik, termasuk pelayanan kesehatan, karena listrik telah merupakan bagian dari sarana kehidupan di perkotaan.
Seorang ibu jatuh pingsan setelah tahu bahwa tamu-tamunya tidak terlayani saat resepsi pernikahan putrinya berlangsung, listrik padam semua peralatan mati dan pelayanan terhenti, air dan penerangan mati. Bayi-bayi pada menangis karena ASI yang disimpan ibunya di kulkas menjadi basi, orang-orang yang sedang cukur jadi botak separo gara-gara belum selesai cukur, listrik padam di tempat potong rambut. Televisi mempertontonkan bagaimana penderitaan penumpang kereta api listrik yang terlunta-lunta di tengah perjalanan, dan sebagainya.
Artinya, begitu besar dampak dan kerugian akibat listrik yang padam itu, peranan PT PLN sungguh besar dalam kehidupan masyarakat sebagai perusahaan pelayanan kebutuhan publik.
Sehingga tidak pada tempatnya kalau kasus pemadaman listrik sekitar 10 jam tersebut dianggap sepele fungsi PT PLN dan dijadikan guyon. Padamnya listrik tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di beberapa negara. Di Korea Selatan misalnya juga pernah terjadi listrik padam dimana mengakibatkan Menteri Ekonomi Korsel mundur sebagai tanggung jawab moral. Gara-gara listrik padam (detikfinance 27 September 2011) di Taiwan 15 Agustus 2017 menteri ekonominya mundur (The Straits Times: Taiwan’s economic minister resigns over widespread power outage blamed on “human error”).
Masalahnya, mengapa sampai begitu lama listrik padam sehingga meluluh-lantakkan kehidupan masyarakat berjam-jam baru dapat diatasi. Apakah tidak ada antisipasi? Plan A, plan B atau lainnya. Kelihatannya, Presiden sendiri mempertanyakan itu kepada Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN dan jajarannya.
Plt Dirut PT PLN telah minta maaf, tetapi penyebab belum jelas, apakah benar karena pohon? Akibat pohon saja sampai mengganggu enam transmisi dan mengapa pohon itu diawasi? PT PLN akan memberikan konpensasi sebesar 20% dari jumlah tagihan bulan berikut? Memadai atau tidak perlu ada dasarnya? PT PLN rugi sebesar Rp. 90 miliar adalah risiko, tetapi triliunan rupiah kerugian masyarakat perlu ada tanggungjawab moral. Biarlah semua berproses, rakyat perlu bersabar atas tindakan konkrit pemerintah untuk membenahi, yang perlu disadari, bahwa padamnya listrik mungkin sebagai peringatan bagi semua.
Sebagai bangsa dibutuhkan introspeksi menyeluruh guna menyadari bahwa ketahanan nasional kita ternyata belum kuat dan kokoh, kalau tidak bisa disebut rapuh.
Masih dalam penelitian padamnya listrik sebagai kesalahan teknis atau tidak. Kalau “ya”, mengapa begitu sulit diatasi ? Kalau bukan masalah teknis, lalu masalah “apa”? Apakah ada upaya “sabotase” , kalau “ya” siapa pelakunya” dan “apa tujuannya”, “teroris”-kah atau “kebencian” semata atau karena “irihati”?
Pertanyaan menarik dengan berbagai kejadian di tubuh PT PLN, seperti persidangan mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir di PN Jakarta Pusat sebagai tersangka dugaan korupsi.
Serah-terima Plt Dirut PT PLN, 2 Agustus2019 (dua hari sebelum pemadaman listrik total hari Minggu) dari Djoko Abumanan ke Sripeni Inten Cahyani serta daftar direksi baru 11 orang.
Timbul pertanyaan apakah ada pesan di balik padamnya listrik tersebut? Kalau ada kepada siapa? Rini Sumarno sebagai Menteri BUMN atau kepada Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM atau kepada dua-duanya.
Atau bahkan kepada Presiden Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin dalam menyusun Kabinet periode 2019-2024? Kalau demikian pesannya itu negatif atau positif, jawabnya tergantung siapa yang melihatnya termasuk siapa yang merasa rugi atau diuntungkan.
Tetapi kita berpikir positif saja, kita anggap itu musibah, semua kembali kepada fungsi, tugas dan tanggungjawab masing-masing, jangan bermain-main dengan kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki, baik SDM apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama instrospeksi PT PLN sendiri dengan 11 anggota Direksi, sebagai perusahaan pelayan kebutuhan dasar masyarakat supaya efektif dan efisien.
Padamnya listrik tersebut mungkin akan menjadi kajian Komando Operasi Khusus TNI (Koopsus TNI) yang baru terbentuk beberapa hari lalu , terlepas apakah ada kejahatan di dalamnya atau tidak, untuk lebih mengetahui sampai seberapa kokoh ketahanan nasional kita. (Bch)