PEKANBARU (Independensi.com) – Hasil Paripurna DPRD Provinsi Riau Kamis (10/10) malam terkait susunan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Provinsi Riau masa jabatan 2019-2024 ‘kisruh’. Tiga fraksi antara lain fraksi Gerindra, fraksi PKS dan fraksi PAN ‘kompak’ tidak hadir.
Namun paripurna tidak mungkin ditunda, sebab peserta yang hadir telah memenuhi quorum yaitu 40 orang hadir dari 65 orang anggota DPRD Riau. Kalaupun ketiga fraksi merasa tidak puas karena merasa tidak ter-wakili ‘jatah’ di unsur pimpinan AKD DPRD Riau, pastinya kita sudah mengundang dan meminta fraksi bersangkutan untuk mengirim nama-nama anggotanya untuk duduk di AKD, ujar Indra Gunawan Ketua DPRD Riau menjawab pertanyaan Independensi.com melalui telepon selulernya Rabu (16/10) pagi.
Masalah ketidak hadiran anggota dari tiga fraksi, itu masalah intern mereka, kita sudah mengundang agar datang menghadiri paripurna. Indra Gunawan yang biasa dipanggil Eet itu mengakui, bahwa pimpinan dan anggota alat kelengkapan dewan di DPRD Riau saat ini hanya berisikan lima fraksi dari delapan fraksi yang ada di DPRD Riau.
Saat ditanya susunan AKD saat ini menimbulkan ke-kisruhan karena tidak mengakomodir seluruh fraksi, tokoh Partai Golkar dari Bengkalis ini mengakui dan menyatakan pihaknya akan berusaha menyelesaikannya.
Hanya saja jika ditanya apakah paripurna itu sah, dengan tegas saya katakan sah, karena peserta yang hadir sudah memenuhi quorum, kata Eet. Namun demikian tambahnya lagi, berhubung alat kelengkapan dewan tidak terakomodir dari seluruh fraksi yang ada, ke-depannya akan mengganggu kinerja kedewanan sebab tidak ada tiga fraksi di AKD.
Padahal sebelum pelaksanaan paripurna, kita sudah mengakomidir semua pihak. Namun entah apa sebabnya diakhir-akhir menjelang pelaksanaan paripurna terjadi hal seperti itu. “Kita akan berupaya untuk ‘mencairkan’ dengan melakukan rapat pimpinan agar permasalahan cepat selesai. Mudah-mudahan kawan-kawan di tiga fraksi mau bergabung mengirimkan namanya di AKD Dewan,” ujar Indra Gunawan lagi.
Ditempat terpisah, Gubernur Riau H Syamsuar kepada sejumlah wartawan menyikapi kekisruhan tentang alat kelengkapan dewan DPRD Riau menyatakan, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pihak legislatif. Kita akan membangun komunikasi dan berupaya mencairkan permasalahan tersebut agar jangan sampai menimbulkan dampak kurang baik terhadap kinerja dewan dimasa yang akan datang.
Saat ditanya apakah kisruh tersebut dapat berdampak terhadap pembahasan anggaran, Syamsuar dengan diplomatis mengatakan, nantilah, kita akan bangun komunikasi, ujarnya.
Sementara pengamat politik dari Universitas Riau Saiman Pakpahan menjawab pertanyaan Independensi.Com terkait kisruh di DPRD Riau mengatakan bahwa wakil rakyat yang baru saja menjabat tidak paham dengan filosofi jabatan yang di embannya.
Harusnya mereka itu harus paham bahwa kehadirannya di PDRD Riau merupakan representasi kepentingan publik, tidak lagi mengedepankan kepentingan kelompok maupun partai. Dewan merupakan wakil masyarakat bukan untuk membagi-bagi kekuasaan. Jika kondisi ini tidak cepat diatasi, yang rugi adalah masyarakat, jadi unsur pimpinan DPRD Riau harus arif dan bijaksana mendamaikan semua pihak, kata Saiman.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Riau H Zukri Misran mengungkap kronologis awal hingga terjadinya kekisruhan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Riau, dimana 3 fraksi merasa ditinggalkan karena tidak mendapatkan posisi strategis di AKD.
Menurut Zukri, semua fraksi sudah diakomodir sebelum paripurna susunan AKD termasuk tiga fraksi yang saat ini tak mendapatkan jabatan yaitu fraksi Gerindra, PKS, dan PAN. Pada hari kamis (10/10) sekitar pukul 12 Wib, pimpinan tiga fraksi yaitu PAN, Gerindra, dan PKS berada di ruangan pak Asri Auzar yang saat itu juga dihadiri Ketua DPRD Riau Indra Gunawan alias Eet, Hardianto (Wakil Ketua DPRD dari Gerindra).
Pada saat itu disepakati bahwa posisi Wakil Ketua Komisi V akan mendudukkan wakil dari Gerindra yang sebelumnya dari PDI Perjuangan dan Gerindra juga dapat jatah di anggota BK (Badan Kehormatan). PAN dapat Wakil Ketua Komisi I.
Untuk PKS, sorenya masih mendapatkan wakil ketua BK, PKS minta supaya mereka bukan di BK tapi harus dapat di posisi komisi, dan kita aminkan diberikan di Sekretaris Komisi II untuk PKS. Semua sudah diakomodir, bukan tak diakomodir. “Kalau ada yang bilang ditinggalkan, itu tak benar, karena tiga fraksi sudah kita akomodir di AKD,” ujar Zukri.
Sebagaimana diketahui bawha susunan pimpinan di AKD yang dibentuk adalah Ketua Komisi I Ade Agus Hartanto (PKB), Wakil Amyurlis Alias Ucok (Golkar) dan Sekretaris Iwandi (PDI-P). Komisi II Ketua Robin Hutagalung (PDI-P), Wakil Ketua M Arpah (PPP) dan Sekretaris Sugianto (PKB). Kemudian Komisi III Ketua Husaini Hamidi (PPP), Wakil Karmila Sari (Golkar) dan Sekretaris Eva Yuliana (Demokrat). Komisi IV Ketua Parisman Ikhwan (Golkar), Wakil Dani M. Nursalam (PKB) dan Sekretaris Syafaruddin Poti (PDI-P).
Komisi V Ketua Edi Moh. A Yatim (Demokrat) Wakil Soniwati (PDI-P) dan Sekretaris Sulastri (Golkar). Sementara itu Ketua BP2D Makmun Solikhin (PDI-P) Wakil Agung Nugroho (Demokrat). Untuk BK Ketua Sukarmis (Golkar), Wakil Abu Khoiri (PKB)
Reporter: Maurit Simanungkalit