JAKARTA (IndependensI.com) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyelenggarakan BPIW Expo 2019, pada 7 – 8 Nopember 2019 dengan tema “Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berkelanjutan” di Auditorium Kementerian PUPR.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sabutanya menegaskan BPIW saatnya harus mengeavulasi kegiatanya. “BPIW ke depan harus menjadi guiden setiap Direktorat Jenderal di Kementerian PUPR,“urai Basuki .
BPIW dulu merubah dari penataan ruang ke program menurut Basuki belum tercapai, BPIW harus bisa membuat perencanan dan program di Kementerian PUPR, “Saya ingin dalam lima tahun ke depan agar BPIW lebih kuat lagi dalam membuat perencanaan dan progam pembangunn infrastruktur di Kementerian PUPR dan di wilayah Indonesia,” tambah Basuki.
Jadi, lanjut Basuki BPIW tidak hanya sekedar membuat perencanaan tapi harus disertai programnya, “Misalnya BPIW merencanakan suatu bangunan tidak hanya sekedar rencana tetapi harus dibuatkan programnya, biayanya berapa yaitu program, “urai Basuki.
Saya ingin BPIW ke depan kearah sana, “Sehingga para direktorat jenderal di Kementerian PUPR hanya melaksanakan saja tidak merenacanakan dan membuat program”, tegas Basuki.
Saat ditanya awak media mengenai keberadaan Konsultan di BPIW menteri Basuki mengatakan, buat apa konsultan kalau isinya cuma empowerment, itu kelakuannya konsultan. “Isinya cuma komitmen kelembagaan apalagi penguatan kelembagaan PUPR, mau dikuatkan apalagi PUPR, (makanya) kita sendiri yang harus jadi konsultan,” ujar Basuki.
Sementara Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono BPIW 2019 Expo ini menampilkan berbagai kegiatan dan produk dari masing-masing Pusat dilingkungan BPIW dengan menerapkan teknologi 4.0.dalam pengembangan infrastruktur kawasan, serta mendorong usulan program dengan penggunaan teknologi terkini dalam pembangunan infrastruktur PUPR.
Hadir dalam acara pembukaan BPIW Expo 2019 beberapa pejabat dari berbagai Kementerian/ Lembaga seperti Bappenas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi. Kemudian juga dihadiri pejabat Kemenko Ekonomi, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).(***)