Ilustrasi, Asuransi Jiwasraya. (Ist)

Jiwasraya Mau Pailit? DPR Bentuk Pansus Ungkap Masalah Sebenarnya

Loading

JAKARTA (Independensi.com) – Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mengatakan panitia khusus (pansus) untuk Jiwasraya dibentuk untuk mengetahui apa sesungguhnya persoalan yang terjadi, apakah akibat salah kelola atau ada hal lain.

Menurutnya, perusahaan plat merah yang bergerak di bidang perasuransian itu tengah dilanda gagal bayar terhadap para pemegang polisnya.

“Pansus kita dorong karena kondisi di Jiwasraya cukup memprihatinkan. Pansus kita dorong karena ingin tahu apakah persoalan di Jiwasraya terjadi karena salah kelola atau ada hal lain,” ujar Bendahara Megawati Institute itu kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12).

Untuk itu, lanjut dia, sebelum DPR membentuk pansus, sebaiknya pihak Jiwasraya memiliki itikad baik dengan memaksimalkan instrumen yang mereka miliki untuk menuntaskan segala tunggakan yang ada terhadap nasabahnya.

“Sebelum kita bentuk pansus. Kita desak agar Jiwasraya segera membayar delay payment sebanyak 13.095 polis sebesar Rp 11.5 Triliun. Karena ini bisa menciptakan isu sosial yang menimbulkan biaya sosial yang menjadi beban pemerintah,” kata Darmadi.

Berdasarkan data yang dimilikinya, Legislator dari dapil DKI Jakarta III itu menyakini Jiwasraya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tengah membelitnya.

“Komposisi portfolio per september 2019 masih diangka Rp 22 Triliun yang bisa dimanfaatkan dengan inovasi dan kreatifitas yang out of the box dari dirut, mestinya bisa diselesaikan 13.095 polis tersebut,” ujarnya.

Darmadi kembali menyarankan agar Direksi Jiwasraya menyiapkan program quick win agar bisa meminimalkan biaya sosial yang cukup besar yang bisa menciptakan beban besar buat pemerintah.

“Salah satunya lewat optimalisasi aset properti yang nilainya Rp6,7 Triliun. Jangan selalu mengandalkan sinergi destructive BUMN atau injeksi dari Holding BUMN sebagai solusi,” saran Darmadi.

Untuk diketahui, dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR (16/12) kemarin, sejumlah anggota komisi VI mewacanakan tentang pembentukan pansus. Pansus diwacanakan sebagai respon terkait kondisi Jiwasraya saat ini yang dianggap kurang sehat