JAKARTA (Independensi.com) – Mensos Juliari Batubara menegaskan pemerintah daerah harus berani memindahkan warga yang tinggal di areal pemukiman tak layak. Meski, lanjutnya, hal itu bukan ranah kementeriannya untuk menyelesaikan masalah Pemda tersebut.
“Pencegahannya ya dipindahin. Sekarang masalahnya pemerintah mau enggak, berani enggak mindahin itu. Kalau kementerian sosial enggak sampai ke situ. Kalau Kementerian Sosial begitu ada korban yang terdampak, ya udah kita kasih bantuan,” ujarnya di sela-sela menghadiri acara penghijauan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum oleh PDI Perjuangan di Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) Gambung, Ciwidey, Minggu (2/2).
Pasalnya, lanjut Juliari, banyak masalah terkait penanganan bencana, dan salah satunya akibat warga yang masih menempati pemukiman yang tidak layak.
“Masalahnya, sulitnya itu kadang-kadang warganya tinggal di daerah yang sebenarnya tidak layak untuk ditinggali. Artinya rawan banjir,” ungkap Juliari.
Sementara, lanjutnya, jika pemerintah daerah terkadang ragu untuk melakukan pemindahan, karena takut ramai.
Padahal, ia menjelaskan sebenarnya mungkin warganya sudah tahu itu daerah banjir.
“Jadi itu sulit kadang-kadang, kayak Jakarta begitu, di pinggir Ciliwung, di pinggir Pesanggrahan kan masih banyak dimukimi,” Juliari mengatakan.
Terkait bantuan, ia menekankan pihaknya hanya berwenang memberi bantuan jika ada korban terdampak bencana banjir.
Itu dikatakannya mengingat musim hujan yang masih menyapa sejumlah wilayah di Indonesia.
Beberapa daerah mulai terjadi banjir, seperti beberapa wilayah di Jawa Timur seperti Jember, Bondowoso. Kemudian, di Tangerang, serta beberapa wilayah DKI.
“Kalau Kementerian Sosial itu kan ngurus korbannya. Begitu ada korban pengungsian, ya kita kirim bantuan,” kata Juliari