GRESIK (Independensi.com) – Badan Pertanahan Kabupaten Gresik Jawa Timur, menggulirkan program strategis nasional sertifikat tanah wakaf, melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk menyelamatkan aset-aset umat.
Kepala BPN Gresik Asep Heri, mengatakan bahwa program itu dilakukan sebagai tindaklanjut kerjasama antara pihak BPN dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan Ormas Islam. Seperti, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah serta LDDI
“Tanah wakaf yang disertifikatkan tidak terbatas pada bangunan Masjid, Pondok Pesantren, Lembaga Pendidikan, Yayasan Sosial dan lainnya saja. Karena, banyak dari tanah yang berstatus wakaf yang sudah berdiri bangunan. Namun, tidak memiliki sertifikat atau jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut,” ujarnya, Rabu (19/2).
“Ini penting dilakukan, menginggat Gresik ini adalah Kota Santri yang terdapat areal pemakaman dua Waliyullah. Yakni, Syeh Maulana Malik Ibrahim serta Sunan Giri dan inilah yang perlu diselamatkan dari upaya alih fungsi. Sebab, sebuah kebijakan penguasa atau perubahan era (zaman) bisa merubah sesuatu yang tidak berkekuatan hukum,” tuturnya.
Di tambahkan Asep, dalam program sertifikat tanah wakaf ini tidak dikenakan biaya alias gratis. Makanya, pihaknya mendorong dan sangat membutuhkan dukungan semua pihak untuk ikut mensukseskan program itu.
“Pembuatan sertifikat tanah wakaf ini penting, karena rawan diserobot atau diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk itu, seluruh lembaga keagamaan atau warga kami minta segera mendata tanah wakaf yang dimiliki,” katanya.
“Tak hanya tanah wakaf saja, bidang tanah milik masyarakat juga kami minta untuk disertifikatkan demi keamanan lahan yang kita miliki. Sehingga, kita gencar mensosialisasikan dengan terjun langsung ke masyarakat bawah salah satunya ke Pulau Bawean,” terangnya.
“Khusus di Pulau Bawean, kami targetkan sebanyak 110 bidang tanah yang tersebar di 30 Desa di 2 Kecamatan untuk disertifikatkan bagi yang memenuhi persyaratan,” ungkapnya.
Agar target dalam program ini bisa dituntas terutama diwilayah Pulau Bawean lanjut Asep, BPN telah melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi langsung masyarakat. Hal itu lakukan, untuk menekan biaya yang bakal dikeluarkan oleh masyarakat jika ingin mengurus.
“Kalau masyarakat Bawean yang harus datang kesini kasihan, karena berapa biaya yang harus mereka dikeluarkan. Sebab, kalau mereka yang datang harus mengeluarkan biaya besar untuk perjalan kesini. Mulai, harus beli tiket kapal penyebrangan, biaya menginap dan yang lainnya,” tegasnya.
“Makanya kita yang jemput bola, karena niat kita ingin berkhidmat untuk umat di Bawean khususnya. Alhmdulillah, mereka senang dengan apa yang kita lakukan,” ungkapnya.
“Sebagai wujud keseriusan kita dalam menuntaskan program ini, antara tanggal 20 atau 21 Maret mendatang. Ada 15 ribu sertifikat, yang bakal kita bagikan ke Bawean,” pungkasnya. (Mor)