PEKANBARU (Independensi.com) – Pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih dulu melakukan kajian jika ingin menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam mengatasi mewabahnya covid-19.
Sebelum diterapkan, Pemko Pekanbaru harus lebih dulu menyiapkan anggaran untuk tiga (3) bulan ke depan. Selain itu, perlu dibuat sebagai catatan beberapa kebutuhan, seperti alat pelindung diri (APD), sembako dan lain sebagainya.
Hal itu disampaikan Hamdani Ketua DPRD Kota Pekanbaru melalui press realise yang
dibagikan kepada sejumlah wartawan, Kamis, (9/4) malam.
Menurut Hamdani, alat pelindung diri (APD) bagi petugas medis harus di utamakan. Meskipun saya dapat informasi bahwa Pemko Pekanbaru ada mendapatkan bantuan dari pusat, namun APD itu tetap sangat dibutuhkan, karena barang itu hanya bisa sekali pakai.
Selanjutnya harus dipikirkan dalam memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak covid-19, semua harus lebih dulu di persiapkan secara matang.
Sebab pengalihan APBD saat ini adalah, salah satunya diperuntukkan dalam pemberian sembako pada masyarakat.
Dalam pemberian bantuan sembako ini kata Hamdani lagi, pemerintah Kota Pekanbaru agar melakukan pendataan ulang atau mem-validasi data, berapa kepala keluarga penduduk yang terdampak covid -19 termasuk yang selama ini belum terdata. Hal ini harus dilakukan segera, sebab masyarakat sudah sangat merasakan dampaknya. Sebab yang menerima bantuan ini ada kriterianya dan bisa dibagi tiga yaitu, masyarakat yang tergolong sangat miskin, miskin dan rentan miskin.
“Untuk masyarakat sangat miskin saja sekarang di Kota Pekanbaru ada 12 ribu kk, masyarakat miskin 15 ribu kk serta masyarakat rentan miskin 11.500 kk,” ujar Hamdani
Ditempat terpisah, Ketua Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Datuk Seri Al Azhar menjelaskan, dalam menghadapi mewabahnya virus corona (covid-19) ditengah masyarakat, Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau juga turut serta membentuk tim kecil. Tim kecil ini untuk mengamati kemungkinan perlunya diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Tim tersebut sudah dibentuk seminggu lalu dan kajiannya nanti akan disampaikan kepada pemerintah. Tim dipimpin Dr Elmustian Rahma dibantu Datuk Rustam Efendy, Datuk Ilyas Yakub, Datuk Taufiq Ikram Jamil, Datuk Lukman Syam, Datuk Azadin Amal termasuk saya sendiri, kata Al Azhar.
Pembentukan tim ini adalah merupakan tanggungjawab LAM sebagai lembaga budaya dalam segi moral dan spiritual untuk ikut serta memberikan bantuan dalam penanggulangan covid-19 ditengah masyarakat. Apalagi dalam Peraturan Menteri Kesehatan sebagai pertimbangan dalam menetapkan PSBB disetiap daerah, juga diminta petimbangan dari lembaga adat.
Tentu, pengamatan kita berkisar pada keadaan kondisi sosial budaya yang memang selama ini menjadi salah satu perhatian utama kita dan telah digariskan dalam permen Kemenkes. Kalau soal masalah lain, itu adalah urusan lembaga lain pula, kata Al Azhar.
Pokok pikiran yang menjadi acuan pemikiran LAM dalam memberi masukan sebelum mengajukan pemberlakuan PSBB adalah, meliputi bagaimana kondisi sosial budaya Riau sejak maraknya wabah Covid-19 ini.
Sejauh mana terjadinya gejolak sosial budaya akibat Covid-19 yang mempengaruhi berbagai kehidupan dan bagaimana pula kalau PSBB diberlakukan, ujarnya.
(Maurit Simanungkalit)