JAKARTA (Independensi.com)
Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan Tony Tribagus Spontana mengatakan penyelenggaraan Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan (TAK) memiliki makna yang penting dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) kejaksaan.
“Karena diklat pertama yang harus diikuti CPNS sebelum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar sebagai syarat diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara,” kata Tony saat membuka Diklat TAK tahun 2021 di Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta, Selasa (2/3)
Dia menyebutkan Diklat TAK juga bermakna strategis, karena merupakan langkah awal dalam rangkaian proses membentuk kader-kader ASN Kejaksaan yang berkarakter, disiplin, profesional, dan berintegritas.
“Selain menyiapkan calon-calon pemimpin di masa mendatang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan pelayanan masyarakat,” tuturnya.
Sementara di masa pandemi covid-19, tuturnya, untuk semua jenis diklat diselenggarakan dengan menempatkan aspek kesehatan dan keselamatan sebagai prioritas utama.
“Seraya memastikan kegiatan pembelajaran tetap dilakukan sesuai standar diklat yang ditetapkan,” ucap mantan Kajati DKI Jakarta ini.
Dia menyebutkan dengan tagar The New Way of Learning, Badiklat menerapkan metode alternatif pembelajaran secara virtual maupun blended/hybrid learning.
“Kombinasi gabungan metode belajar klasikal dan virtual melalui perangkat teknologi informasi yang digunakan pada Diklat Pembentukan Jaksa Angkatan LXXVII Tahun 2020 lalu,” ungkap Tony.
Dikatakannya metode pembelajaran baru tersebut akan dilakukan kembali pada penyelenggaraan Diklat TAK Tahun 2021.
Diklat TAK bagi CPNS Kejaksaan Tahun 2021 akan berlangsung 10 gelombang hingga bulan Agustus 2021 yang diikuti 3.835 orang CPNS Kejaksaan R.I. di seluruh Indonesia. Rinciannya 1.490 orang CPNS Golongan III dan 2.345 orang CPNS Golongan II
Diawali CPNS Golongan III Gelombang I yang diikuti 356 orang CPNS dan dilaksanakan secara serentak pada Badan Diklat dan di delapan Kejaksaan Tinggi.
Ke delapannya yaitu Kejati Aceh, Kejati Sumatera Utara, Kejati Riau, Kejati Sumatera Barat, Kejati Sumatera Selatan, Kejati Jambi, Kejati Jawa Tengah dan Kejati Jawa Timur.(muj)