Pelaksana Tugas (Plt) Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso.(ist)

Penerimaan Bintara Bermasalah, IPW: Copot Penanggungjawab Seleksi di Polda Sulut

JAKARTA (Independensi.com) – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot penanggung-jawab seleksi penerimaan Bintara Polri 2021 di Kepolisian Daerah Sulawesi Utara yang bermasalah.

“Karena akibat kecerobohan tim seleksi yang tidak cermat dan tidak profesional telah mempermalukan institusi Polri,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam rilisnya, Sabtu (31/7).

Sugeng mengungkapkan semula tim seleksi di Polda Sulut membatalkan kelulusan  Rafael Malangi salah satu peserta yang lolos seleksi penerimaan Bintara Polri tahun 2021.

“Namanya hilang dari daftar peserta yang lulus dan digantikan orang lain,” tutur dia seraya menyebutkan kejadian tersebut akhirnya viral di media sosial sehingga Kapolda Sulut Irjen Nana Sudjana minta penambahan satu kuota lagi untuk Rafael kepada Kapolri.

“Kapolri dengan adanya diskresi akhirnya setuju penambahan buat Rafael yang mengikuti seleksi awal dari Polres Minahasa Selatan,” ucapnya.

Namun IPW meminta Kapolri selain mencopot penanggung jawabnya juga menyidangkan secara etik. “Karena dibalik fenomena ini memperlihatkan penerimaan anggota bintara ada masalah dan menyimpang dari prinsip “betah” (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) yang dianut Polri dalam merekrut anggota Polri,” ujarnya.

Bahkan, kata Sugeng, Kapolri harus memerintahkan Propam Polri melakukan investigasi bersama pihak eksternal seperti Kompolnas untuk memeriksa secara komprehensif hasil seleksi penerimaan Bintara Polri.

Hasil pemeriksaannya, kata dia, harus diumumkan secara transparan kepada publik. “Termasuk jika ada permainan dan unsur KKN dalam seleksi calon Bintara Polri,” ujarnya.

Dikatakannya pemeriksaan harus dilakukan menyeluruh atas semua hasil seleksi untuk bisa mengambil penilaian bahwa peserta-peserta yang dinyatakan lulus memang memenuhi syarat kelulusan.

Sehingga, kata Sugeng, Polri bisa menepis prasangka-prasangka buruk di masyarakat bahwa dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri pada semua jenjang dan level tidak ada unsur KKN.

“Kapolri juga harus benar-benar meloloskan calon anggota Polri yang memang memenuhi syarat kelulusan mental, fisik dan akademis agar Polri dimasa depan adalah Polri yang modern dan profesional sebagai Bhayangkara Negara,” ujarnya. (muj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *