JAKARTA (Independensi.com) – Anggota Komisi I DPR RI Mayjen (purn) TB Hasanuddin menyatakan Komisi I DPR dan pemerintah sepakat lembaga otoritas pengawas PDP akan berbentuk independen, dan berada di bawah Presiden, sekaligus bertanggung jawab kepada Kepala Negara.
Hal itu terungkap dalam Rapat Panitia Kerja Komisi I DPR bersama tim panja Pemerintah, membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), baru-baru ini.
“Iya, sudah (disepakati). Jadi lembaga itu lembaga pemerintah, independen, di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi nanti presidenlah yang memutuskan di bawah koordinasi siapa,” kata TB Hasanuddin, baru-baru ini.
Terkait hal itu, Hasanuddin menyebutkan akan dilaksanakan dengan mengikuti amanat dalam RUU PDP.
“Jadi ya nanti berupa keppres atau perpres ya berdasarkan pada (rancangan) Undang-Undang PDP, ya,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi I menargetkan pembahasan RUU PDP selesai pada masa sidang ini. (Hiski Darmayana)