JAKARTA( Independensi.com) – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyayangkan aksi pamer motor gede dan kendaraan mewah plat palsu hingga kekerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat dan keluarga pejabat DJP yang ditetapkan sebagai tersangka.
“Sayang sekali keluarga atau pejabat pamer harta di tengah kondisi ekonomi sulit melukai rasa keadilan masyarakat. Mudah mudahan ada langkah tegas dari Bu Menteri sehingga tidak berdampak terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajak,” ujar Anis di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/23).
Anggota komisi XI DPR RI ini mengingatkan bahwa seorang pejabat publik harus tahu etika dan sikap dalam hidup bermasyarakat. Sudah seharusnya bagi seorang pejabat publik, ruang publiknya makin membesar, sedangkan ruang privatnya makin mengecil .
“Tak pantas seorang pejabat petantang-petenteng dengan harta kekayaannya, apalagi sampai keluarga pejabat ini bertindak semena-mena kepada masyarakat,” lanjutnya.
Anis mempertanyakan mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran pejabat di Kemenkeu berjalan secara baik atau tidak.
“Yang dijadikan alat bukti oleh kepolisian kan mobil mewah plat palsu, perlu sekali mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran terutama pada asset pejabat pajak yang tidak dilaporkan di LHKPN,” tegasnya.
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini secara tegas menyinggung integritas pegawai pajak di tengah remunerasi yang tinggi namun rasio pajak 10 tahun terakhir yang selalu turun, menandakan kinerja Kemenkeu khususnya Dirjen Pajak perlu dievaluasi secara serius.
“Sebelum terjadinya kejadian yang viral belakangan ini, masyarakat pun masih banyak yang mempertanyakan integritas aparatur pajak. Karena banyaknya kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pegawai pajak,” katanya.
“Masyarakat pun akhirnya mempertanyakan integritas dan kinerja DJP khususnya dilihat dari rasio pajak yang selalu turun 10 tahun terakhir tidak menunjukkan prestasi, sedangkan kita tahu betul remunerasi beliau-beliau ini termasuk yang tertinggi,” ungkapnya.
Legislator perempuan PKS ini menegaskan, masyarakat akan semakin sulit percaya dalam membayar pajak karena tidak sedikit kasus negatif yang terjadi di lingkungan pegawai pajak.
“Seharusnya Kemenkeu melakukan pengawasan ketat kepada seluruh anggotanya secara tegas,” pungkasnya.