servis bulu tangkis
Ilustrasi. (Dok/Ist)

Kesejahteraan Atlet Saat Pensiun Masih Minim

Loading

JAKARTA (Independensi.com) – Menyusul mnimnya penghargaan pemerintah dan para pemangku kepentingan olahraga pada kesejahterahan atlet saat menjalani masa pensiun, membuat sejumlah mantan pebulutangkis Indonesia prihatin. Situasi ini dapat menyurutkan minat generasi muda untuk berprofesi sebagai olahragawan sekaligus menyulitkan pembinaan di tiap cabang olahraga menyusul kekurangan atlet.

Hal ini terungkap saat para mantan pebulutangkis olimpian (peraih medali Olimpiade) seperti Alan Budikusuma, Susi Susanti, Eddy Hartono, Candra Wijaya dan Trikus Harjanto dalam acara “Open House” DPP PSI di Jakarta, Sabtu (10/6/2023). Dalam suasana penuh keakraban mereka berbincang tentang kesejahteraan atlet Indonesia berprestasi saat menjalani masa pensiun dengan pengurus DPP PSI dan warga lain yang hadir.

“Harapan kami ada penghargaan dan perhatian dari pemerintah. Bukan hanya ketika masih masih aktif, tapi juga ketika sudah pensiun. Ada lho sejumlah mantan atlet yang harus menjual medali setelah pensiun. Kami berharap ada perhatian,” kata Susi Susanti dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Susi, kondisi ini bukan hanya terkait para mantan atlet Indonesia berprestasi tetapi juga para generasi muda yang bercita-cita menjadi atlet. “Banyak keluarga yang keberatan bila anaknya mereka menjadi atlet mengingat tidak terjamin masa depan atau masa tua yang mengkhawatirkan,” ungkap peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 itu.

Sedangkan menurut Alan, para mantan atlet ini tak pernah terlintas soal uang ketika bertanding. Menurutnya, para atlet berjuang di lapangan demi prestasi olahraga, demi bangsa dan negara. “Kami berjuang di lapangan demi kebanggaan bangsa. Karena kami cinta Indonesia. Maka, alangkah lebih baik jika pemerintah juga tidak lupa dengan perjuangan para atlet,” kata Alan.

Pada akhir Mei lalu, pengurus DPP PSI dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PSI, mendampingi sejumlah atlet peraih medali Olimpiade beraudiensi dengan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono. Juara Dunia 1995 dan kini Ketua DPP PSI, Hariyanto Arbi, menjadi inisiator pertemuan ini.

Pertemuan membicarakan skema kesejahteraan jangka panjang bagi atlet Indonesia peraih medali Olimpiade, khususnya saat pensiun. Selain itu juga mendorong diterbitkannya peraturan pelaksana dari UU No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. “UU Keolahragaan menjanjikan peraturan pelaksana akan selesai dalam waktu dua tahun, namun hingga hari ini belum ada. Kami di PSI mendorong supaya peraturan pelaksana itu segera hadir,” kata Direktur LBH PSI Francine Widjojo.

Pada 2016 pernah diberikan bonus oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun hal tersebut tidak dilanjutkan, karena berdasarkan audit BPK, pemberian uang tersebut tidak ada dasar hukumnya. “Jadi yang kita butuhkan adalah payung hukum. PSI menginginkan ada Perpres yang menyatakan para atlet peraih medali Olimpiade berhak memperoleh jaminan kesejahteraan berupa uang kehormatan. Uang kehormatan diberikan ketika atlet pensiun, mulai usia 45 ke atas hingga tutup usia,” lanjut Francine.

Lebih lanjut Francine mengatakan, pemberian apresiasi ini diberikan kepada para peraih medali Olimpiade dan setelah itu diberikan juga kepada atlet Indonesia peraih medali ajang lainnya. Menurutnya, pemberian kepada peraih medali Olimpiade diutamakan karena menjadi level tertinggi pencapaian olah raga dan prestasinya yang hanya bisa diraih empat tahun sekali.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Sekjen DPP PSI Isyana Bagoes Oka menyatakan, acara Open House DPP PSI dijadwalkan digelar satu kali sebulan. “Kami mengundang warga untuk datang: menyampaikan aspirasi, mengutarakan unek-unek, bertanya ke DPP PSI dan lain-lain. Semua warga warga boleh hadir dan bicara,” kata Isyana.

Isyana menambahkan, sebenarnya tidak perlu menunggu sampai Open House dilaksanakan mengingat setiap saat pintu PSI selalu terbuka untuk warga. “Kami punya Aplikasi Solidaritas. Di sana, warga bisa mengadu ke 71 legislator PSI di seluruh Indonesia. Tak ada hambatan birokratis yang ruwet dan bertele-tele. Kami ingin wakil rakyat PSI bisa dekat, kapan saja, dengan yang diwakilinya,” ujar Isyana.