JAKARTA (Independensi.com) – Menteri Perdagangan Indonesia, Zulkifli Hasan, telah meresmikan kantor cabang luar negeri pertama Privy di Sydney Australia pada 3 Juli 2023. Privy adalah perusahaan rintisan penyedia layanan identitas dan tanda tangan digital.
Sebagai perusahaan SaaS (Software as a Service) Indonesia pertama yang melakukan ekspor layanan ke negara maju, Pemerintah Australia menyambut baik dan mendukung ekspansi Privy ke Australia sebagai salah satu manifestasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA).
Pada Senin, 24 Juli 2023, Menteri Industri dan Sains Australia, The Hon Ed Husic MP, Duta Besar Australia untuk Indonesia, HE Penny Williams PSM, beserta jajarannya berkunjung ke kantor Privy di Jakarta. Kunjungan Delegasi Pemerintah Australia tersebut bertujuan untuk mengenal lebih dalam layanan identitas dan tanda tangan digital, sistem keamanan informasi, tim manajemen Privy, serta mengapresiasi langkah Privy untuk berinvestasi di Australia.
“Ekosistem digital Indonesia sangat dinamis dan berkembang pesat. Saya sangat antusias dengan peluang untuk mengembangkan hubungan Australia-Indonesia di bidang ini. Digitalisasi bukan hanya tentang teknologi dan orang-orang yang bekerja di dalamnya, kita juga membutuhkan keyakinan dan kepercayaan. Jadi apa yang dilakukan Privy di sini sangat penting. Privy adalah salah satu perusahaan teknologi inovatif Indonesia yang merintis jalan bagi lebih banyak kemitraan digital di bawah Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia”, ujar Menteri Industri dan Sains Australia, Ed Husic seperti dikutip dari rilis Privy, Rabu (26/7/2023).
Pemerintah Indonesia diwakili Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan berserta jajaran menyambut baik kunjungan Delegasi Pemerintah Australia dengan turut hadir di kantor Privy Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga menyampaikan dukungan penuh ekspansi internasional Privy yang merupakan salah satu Perusahaan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) berinduk yang terdaftar dan diawasi oleh Kominfo.
“Sebuah kehormatan bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Australia khususnya dalam memperkuat ekosistem ekonomi digital. Kami sangat bangga atas pencapaian Privy sebagai Perusahaan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik pertama yang melakukan ekspansi ke luar negeri. Kami berharap langkah pertama ini dapat memotivasi perusahaan rintisan Indonesia lainnya untuk melakukan expansi ke luar negeri. Kami yakin bahwa Privy bersama perusahaan – perusahaan rintisan lainnya memiliki kompetensi untuk bersaing di pasar internasional,” ujar Nezar.
Ekspansi Bisnis
Marshall Pribadi, CEO/Co-Founder bersama Guritno Adi Saputra, CTO/Co-Founder Privy menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia atas dukungan ekspansi bisnisnya ke Australia. Privy yang telah berhasil mengenalkan dan mencapai adopsi masal identitas digital sentris pengguna dan tanda tangan elektronik tersertifikasi di Indonesia percaya bahwa kesuksesan serupa juga akan membawa manfaat bagi kepercayaan pada transaksi elektronik di Australia.
Hingga kini Privy sudah digunakan oleh lebih dari 40 juta individu dan 3.000 perusahaan, sudah lebih dari 150 juta dokumen elektronik telah ditandatangani menggunakan aplikasi Privy.
“Kami bertekad Privy dapat mewujudkan harapan besar untuk mempererat kerjasama bisnis antara Indonesia dan Australia. Hadirnya Privy di Australia tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan transaksi di ruang siber bagi pengguna digital, namun juga untuk berkolaborasi dengan ekosistem dan talenta digital Australia dalam menciptakan produk yang lebih revolusioner lagi bagi pasar global,” ujar Marshall Pribadi, CEO dan Co-Founder Privy.
Dalam acara ini, turut hadir Sekretaris Departemen Industri, Ilmu Pengetahuan, dan Sumber Daya, Meghan Quinn PSM, Penasihat Senior Menteri, David Masters, dan Penasihat Media Menteri, Tom Iggulden dalam rombongan Delegasi Australia. Serta Ichwan Makmur Nasution, Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika.