BEKASI (Independensi.com)- Di era digital, media sosial telah menjadi ruang publik utama masyarakat dalam mengakses informasi. Kemudian, informasi itu, harus mendidik dan membangun kepercayaan publik.
Terkait hal itu, tantangan pemerintah saat ini bukan sekadar berbicara, melainkan memastikan informasi yang disampaikan harus jelas. Dipercaya guna membangun kepercayaan publik.
Pengakuan itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi Yan Yan Akhmad Kurnia, saat menyelenggarakan kegiatan bertajuk Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Talks dengan tema Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Guna Mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah, kemarin.
“Komunikasi publik saat ini sangatlah urgent karena menyangkut kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat menjadi modal utama dalam pembangunan,” kata Yan Yan.
Disebut, kegiatan itu dilakukan untuk memperkuat kapasitas petugas kehumasan dalam mendukung program pembangunan daerah melalui pemanfaatan strategi komunikasi yang efektif di era digital saat ini.
Pada acara itu, menghadirkan narasumber dari Pranata Humas Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Silvany Dianit serta Pranata Humas Ahli Madya Kementerian Agama (Kemenag) Sri Hendriani.
Ia menjelaskan, pihaknya, mendorong media sosial perangkat daerah menjadi satu ekosistem komunikasi yang saling terhubung melalui narasi tunggal sebagaimana amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2015.
“Narasi tunggal bukan berarti menyeragamkan, tetapi bagaimana mengorkestrasikan seluruh suara perangkat daerah dalam satu arah komunikasi pembangunan kepada masyarakat. Sehingga yang kami arahkan disini adalah bagaimana medsos di masing-masing perangkat daerah bisa menjadi ekosistem bagi Media Sosial Kabupaten Bekasi yang menjadi satu kesatuan,” ucapnya.
Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara dengan penduduk lebih dari 3,5 juta jiwa, memiliki dinamika sosial yang tinggi mulai dari isu pelayanan publik kesehatan, infrastruktur, ketenagakerjaan.
Maka, di era media sosial, satu informasi yang tidak tepat atau tidak direspons dengan baik, dapat memicu misinformasi hingga krisis kepercayaan publik. Oleh karena itu, strategi komunikasi publik mesti dibangun secara terkoordinasi agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya, tegas Yan.
Kedepan tambahnya, tantangan kita adalah bagaimana kita bisa meluruskan misinformasi yang ada sehingga masyarakat bisa disuguhkan dengan fakta-fakta informasi yang benar.
“Kami juga mengharapkan masyarakat bisa memilah dan memilih mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak valid,” tambahnya
Melalui IKP Talks, Kepala Diskominfosantik mengajak seluruh perangkat daerah mengubah paradigma komunikasi publik melalui media sosial sebagai ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga diharapkan bisa menghasilkan tata kelola komunikasi publik yang terpadu, responsif, dan terpercaya. (jonder sihotang)
About The Author
