JAKARTA (Independensi.com) – Pengamat kebijakan publik sekaligus peneliti The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, menilai sinergi antarlembaga penegak hukum merupakan faktor penting dalam mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi.
Menurut Arfianto, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berjalan optimal apabila aparat penegak hukum bekerja secara terpisah tanpa koordinasi yang kuat antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia mengatakan korupsi merupakan kejahatan yang memiliki pola kompleks karena melibatkan penyalahgunaan kewenangan, manipulasi administrasi, aliran dana, hingga jaringan yang saling terhubung. Oleh karena itu, penanganannya membutuhkan kolaborasi yang erat di antara seluruh institusi penegak hukum.
“Komitmen Presiden harus diterjemahkan menjadi kerja kelembagaan yang konkret. Aparat penegak hukum tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinergi antarlembaga menjadi syarat utama agar pemberantasan korupsi berlangsung lebih cepat, efektif, dan memberikan efek jera,” kata Arfianto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (15/7).
Menurut dia, koordinasi yang baik akan menghindarkan terjadinya tumpang tindih kewenangan, mempercepat proses pertukaran informasi, memperkuat pembuktian perkara, sekaligus memaksimalkan upaya pemulihan kerugian negara.
Arfianto menilai lemahnya koordinasi antarlembaga selama ini kerap menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian perkara korupsi. Akibatnya, proses penegakan hukum berjalan lebih lambat dan tidak memberikan hasil yang optimal.
Karena itu, ia mendorong adanya langkah konkret untuk memperkuat sinergi antarlembaga, di antaranya melalui penyamaan standar operasional, pembentukan tim gabungan dalam penanganan perkara strategis, penguatan sistem pertukaran data yang aman, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara bersama.
Ia menambahkan, penguatan koordinasi tersebut tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penindakan, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan korupsi melalui tata kelola penegakan hukum yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.
Lebih lanjut,
Arfianto menilai keberhasilan pemberantasan korupsi akan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kredibilitas pemerintahan Presiden Prabowo. Masyarakat, kata dia, menaruh harapan besar agar komitmen pemberantasan korupsi diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu.
“Jika sinergi ini dibangun secara serius, maka pemberantasan korupsi tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap negara dan pemerintahan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan kepemimpinan yang kuat, integritas seluruh aparat penegak hukum, serta koordinasi yang efektif. Dalam konteks tersebut, sinergi antarlembaga bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan agenda pemberantasan korupsi berjalan secara berkelanjutan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
About The Author
