BEKASI (Independensi.com)- Tahun 2027 mendatang, Pemerintah Kabupaten Bekasi menyiapkan tiga prioritas utama. Ketiganya, peningkatan infrastruktur jalan, pelayanan kesehatan, dan perbaikan sarana pendidikan.
Tiga sektor tersebut menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Penegasan itu hal disampaikan Bupati Asep Surya Atmaja usai menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa (03/11/2026).
Dijelaskan, pada sektor infrastruktur jalan, pihaknya telah melakukan pemetaan kondisi jalan kabupaten sepanjang 1.077 kilometer. Dari hasil pendataan tersebut, terdapat sekitar 194 kilometer jalan dalam kondisi rusak, baik kategori rusak berat, sedang maupun ringan.
Dari jumlah tersebut, penanganan sepanjang 34 kilometer direncanakan pada 2026, sehingga masih terdapat sekitar 160 kilometer jalan yang perlu diselesaikan.
Terhadap infrastruktur itu, Bupati menargetkan penanganan sekitar 100 kilometer jalan pada 2027 agar seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dapat tertangani pada 2028.
Dari total 194 kilometer jalan yang rusak, sebagian ditangani pada 2026. Sisanya akan kita prioritaskan, dengan target sekitar 100 kilometer pada 2027, sehingga pada 2028 bisa diselesaikan, ujarnya.
Kesehatan
Selain infrastruktur jalan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian melalui rencana penguatan layanan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas.
Asep menyampaikan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk membahas skema pelayanan tersebut, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dapat langsung memperoleh perlindungan melalui BPJS Kesehatan dengan pembiayaan APBD sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah juga akan melakukan penataan pembiayaan jaminan kesehatan daerah agar lebih efektif dan tidak membebani anggaran secara berlebihan. Salah satu upayanya dengan memperkuat kewajiban perusahaan, klinik, dan rumah sakit dalam memberikan jaminan kesehatan bagi karyawan beserta keluarganya.
Pendidikan
Sedang sektor pendidikan, Asep meminta perangkat daerah terkait melakukan pendataan kondisi bangunan sekolah secara menyeluruh, sebagaimana pemetaan kondisi jalan.
Pendataan tersebut mencakup sekolah dengan kondisi rusak berat, sedang, maupun ringan sebagai dasar penentuan skala prioritas perbaikan.
Guna perbaikan sarana pendidikan tersebut, alokasi anggaran dapat diarahkan pada sekolah-sekolah yang paling membutuhkan penanganan.
Selain ketiga sektor tersebut, Bupati juga menyampaikan rencana menghadirkan pelayanan pemerintahan secara langsung di setiap kecamatan pada 2027.
Kegiatan yang direncanakan berlangsung setiap Jumat sore itu akan mengintegrasikan pelayanan dasar masyarakat, seperti administrasi kependudukan, pembayaran PBB, hingga layanan lainnya.
Pemerintah daerah juga akan menyediakan ruang khusus untuk pelayanan informasi dan penerimaan tenaga kerja secara daring, sehingga masyarakat dapat memperoleh akses informasi lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan, tambahnya.
Ia mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi yang memiliki kawasan industri dengan jumlah perusahaan cukup besar. (jonder sihotang)
“
About The Author
