JAKARTA (Independensi.com) – Sebanyak 50 kementerian dan lembaga memperkuat sinergi melalui penandatanganan komitmen bersama untuk mengintegrasikan data korporasi nasional guna mencegah tumpang tindih informasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kepastian hukum dan iklim investasi.
Komitmen tersebut disepakati dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi untuk Mendukung Pelayanan Publik dan Ekosistem Investasi Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pengelolaan data yang andal merupakan fondasi penting dalam membangun kepastian hukum, memperbaiki tata kelola pemerintahan, sekaligus meningkatkan daya saing nasional.
“Kita tidak mungkin membangun iklim investasi yang sehat dan berdaya saing apabila informasi mengenai subjek hukumnya tidak dikelola secara andal,” ujar Yusril.
Menurut dia, integrasi data nasional perlu dilakukan melalui interoperabilitas antarsistem, bukan dengan memusatkan seluruh data secara fisik pada satu institusi.
Dengan pendekatan tersebut, setiap kementerian dan lembaga tetap memiliki kewenangan dalam mengelola data masing-masing, sementara pertukaran informasi dilakukan melalui kesamaan standar, metadata, kode referensi, dan sistem yang saling terhubung.
Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan integrasi data korporasi merupakan agenda strategis yang membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh kementerian, lembaga, serta pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan, data administrasi hukum yang dikelola Ditjen AHU selama ini menjadi salah satu rujukan penting untuk mendukung berbagai layanan pemerintah, mulai dari perizinan, perpajakan hingga pengawasan.
Melalui integrasi tersebut, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan tidak perlu berulang kali menyampaikan data yang sama kepada berbagai instansi pemerintah. Selain itu, pemerintah dapat memberikan pelayanan berdasarkan informasi yang konsisten, akurat, dan memiliki kepastian hukum.
“Saya berharap komitmen ini tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan, tetapi ditindaklanjuti melalui implementasi nyata di masing-masing instansi,” kata Supratman.
Dalam forum tersebut, sebanyak 50 kementerian dan lembaga menyepakati dukungan terhadap pertukaran data korporasi yang akurat, mutakhir, dan aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan itu juga mencakup penguatan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo menyampaikan hingga Oktober 2026 Ditjen AHU telah menjalin kerja sama dan melaksanakan integrasi data dengan sekitar 35 kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara (BUMN). Sementara itu, 14 kementerian dan lembaga lainnya masih dalam proses penyelesaian perjanjian kerja sama (PKS).
Pemanfaatan data Ditjen AHU juga menunjukkan peningkatan.
Sepanjang 2023 hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 51.120.480 transaksi pemanggilan data.
Rinciannya, sebanyak 7.806.839 transaksi pada 2023, kemudian 5.323.945 transaksi pada 2024, meningkat menjadi 17.216.166 transaksi pada 2025. Adapun hingga Oktober 2026, jumlahnya mencapai 20.773.530 transaksi.
Data korporasi tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan strategis pemerintah, antara lain administrasi perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS), pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengawasan transaksi keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seiring meningkatnya kebutuhan pertukaran informasi, Ditjen AHU juga mengembangkan tata kelola integrasi berbasis Application Programming Interface (API) Management untuk memastikan pertukaran data berlangsung lebih terstandar, aman, dan dapat dipantau secara waktu nyata.
Penguatan integrasi data korporasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan standardisasi, keamanan, serta kualitas data nasional. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari transformasi digital pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat, mempermudah kegiatan usaha, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia.
About The Author
