![]()
PEKANBARU (Independensi.com) – Pemerintah memperketat pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan di Riau. Dua langkah penertiban dilakukan sekaligus, yakni pencabutan izin konsesi hutan tanaman industri seluas 338.536 hektare dan penindakan terhadap aktivitas pabrik kelapa sawit yang diduga menerima pasokan tandan buah segar dari perkebunan ilegal di kawasan hutan.

Penertiban tersebut dilakukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terhadap aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, serta pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan kehutanan di Kabupaten Pelalawan.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, dalam keterangan pers, Jumat (20/11/2026), mengungkapkan adanya indikasi aktivitas pabrik kelapa sawit milik PT GSL yang membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit dari kawasan hutan tanpa izin. Keberadaan pabrik tersebut diduga turut mendorong meluasnya pembukaan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Atas temuan itu, Satgas PKH merekomendasikan penolakan permohonan pelepasan kawasan hutan sekitar 32 hektare. Area tersebut juga direkomendasikan untuk kembali dikuasai negara.
Selain penertiban di Kuantan Singingi, pemerintah mengambil langkah administratif terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan. Melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026, pemerintah menetapkan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama perusahaan tersebut dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare.
Keputusan itu didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran. Di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit sekitar 18.362,74 hektare, pembukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare. Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.
Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan kembali berada dalam penguasaan negara. Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan dan tanggung jawab hukum perusahaan tetap harus dilaksanakan.
Pencabutan izin konsesi dalam skala besar ini menjadi perhatian karena perusahaan telah beroperasi selama lebih dari tiga dekade di Riau. Menanggapi keputusan pemerintah, manajemen RAPP melalui keterangan tertulis Corporate Communications yang ditandatangani Aji Wihardandi menyatakan telah memperoleh informasi mengenai pencabutan izin tersebut dari pemberitaan media.
Pemberitahuan Resmi
Perusahaan menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan menunggu pemberitahuan resmi sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut. “Kami menghormati kewenangan Pemerintah, dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya,” kata Aji melalui keterangan tertulis.
Manajemen juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi apabila aktivitas operasional perusahaan terdampak keputusan tersebut. Menurut perusahaan, bersama Grup APRIL, kegiatan usaha mereka mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal sebagai pemasok barang dan jasa. Dampak ekonomi yang diklaim perusahaan diperkirakan menopang sekitar 170 ribu lapangan pekerjaan di Riau dan 300 ribu lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
Lebih jauh Barita Simanjuntak menegaskan, langkah penertiban tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menindak pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Satgas PKH akan melanjutkan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Kebijakan ini diharapkan tidak berhenti pada pencabutan izin atau penguasaan kembali kawasan hutan. Pemerintah juga perlu memastikan pemulihan ekosistem, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penegakan hukum berjalan secara konsisten.
Di sisi lain, dampak terhadap pekerja, masyarakat sekitar, dan pelaku usaha lokal juga membutuhkan perhatian. Kepastian mengenai keberlanjutan mata pencaharian mereka perlu menjadi bagian dari kebijakan lanjutan.
Penertiban kawasan hutan pada akhirnya bukan sekadar persoalan menghentikan aktivitas perusahaan. Lebih dari itu, langkah tersebut harus menjadi momentum untuk mengembalikan fungsi hutan, melindungi lingkungan, dan memastikan kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. (Maurit Simanungkalit)




