Pemakzulan itu dilakukan legislatif Jember, karena Bupati Faida dianggap melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan dan sumpah janji jabatan.
Sidang paripurna itu berlangsung sejak pukul 11.00 hingga 15.00 WIB, diikuti sebanyak 45 anggota DPRD Jember dari 7 fraksi hadir dan semua anggota legislatif menyatakan setuju untuk memakzulkan Bupati Faida secara politik meski tidak dihadiri yang bersangkutan.
“DPRD telah memakzulkan Bupati Faida, secara politik dan DPRD sudah memecat bupati. Dalam bahasa yang lebih strategis, keberadaan bupati ini sudah tidak diinginkan oleh DPRD Kabupaten Jember selaku wakil rakyat,” kata Ketua DPRD Jember M Itqon Syauqi.
Menurut Itqon, pemakzulan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Rekomendasi Dewan dalam dua hak tersebut diabaikan oleh Bupati Faida.
“DPRD menganggap bupati telah melanggar sumpah jabatan, melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga DPRD bersikap dalam hak menyatakan pendapat kompak bahwa bupati dimakzulkan,” ujarnya.
Hasil keputusan sidang paripurna ini akan dikaji oleh pimpinan DPRD Jember sebelum dikirimkan ke Mahkamah Agung. “Dikaji lagi, jangan-jangan ada persyaratan-persyaratan yang masih harus disempurnakan, karena DPRD secara administratif tidak bisa memecat bupati.
Yang bisa dilakukan adalah pemakzulan atau pemecatan secara politik. Yang bisa memecat bupati adalah Mendagri, melalui fatwa Mahkamah Agung (MA). Untuk itu, kami akan meminta fatwa kepada MA terkait keputusan paripurna ini,” tegasnya.
Ditanya kapan hal tersebut akan dilaksanakan, Itqon belum bisa memastikan jadwal pengiriman rekomendasi pemakzulan itu ke MA.
“Kami akan mengkaji dengan melibatkan beberapa orang ahli dulu, sebab kami tidak ingin semangat mayoritas anggota DPRD ini ambyar. Karena kami akan melengkapi berkas-berkasnya lebih dulu sebelum bertarung di MA,” pungkasnya. (Bro)