Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja Archives - Page 2 of 2

03/03/2025

Bawaslu dan Ombudsman RI Teken MoU, Perkuat Pengawasan Pilkada 2025

Penandatanganan tersebut menindaklanjuti surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor: B/45/KS.01.01/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Permohonan Kerja Sama dan Penyampaian Draf Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas pemilu Republik Indonesia dan Ombudsman Republik Indonesia.

27/11/2024

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Ketua Bawaslu Bogor Herdiyatna Beri Edukasi kepada Siswa SAKA Adhyasta Usai Sidak TPS Pilkada 2024

. Sidak bertujuan memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar, jujur, dan transparan. Para siswa SAKA Adhyasta juga diajak memahami peran pengawasan dalam demokrasi

27/11/2024

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja Lakukan Pencoblosan di TPS 063 Tangerang Selatan

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu yang bersih dan demokratis.

20/11/2024

Konsolidasi Nasional dan Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024 di Monas

Konsolidasi Nasional dan Apel Siaga tersebut bertujuan memperkuat kesiapan pengawasan selama masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2024.

17/11/2024

CFD Jakarta Jadi Momentum Ketua Bawaslu dan Menteri PPPA Promosikan Pilkada Damai 2024

Acara ini berlangsung dalam suasana Car Free Day (CFD) dan bertujuan mengajak masyarakat untuk menjaga ketenangan serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada.

28/10/2024

Bawaslu RI: 130 Kasus Ketidaknetralan Kepala Desa Tercatat Selama Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan akan terus memantau dan menindaklanjuti kasus-kasus tersebut untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang adil dan transparan.

27/02/2024

Update Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024

Dalam upaya menjaga keadilan pemilu, Polri memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara tegas dan proporsional.

27/02/2024

Sikapi 322 Pelanggaran Pidana Pemilu 2024, Bawaslu dan Polri Satukan Langkah Tegakan Hukum

Tahap klarifikasi dan kajian akhir dilakukan, menghasilkan penilaian bahwa 40 kasus layak dinyatakan sebagai pelanggaran pidana pemilu, sementara 4 kasus lainnya tidak terbukti.