Tobias Ranggie Archives

10/02/2021

Usut Manipulasi Produksi Perusahaan Tambang Emas PT SRM

JAKARTA (Independensi.com) – Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri) dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) didesak turun tangan membongkar dugaan

06/02/2021

Tanpa Restu SBY, Mustahil KLB Partai Demokrat Terwujud

Cara penyelesaian harus melalui AD/RT organisasi partai

08/12/2020

Dukung Petahana Cagub Kalteng, Bupati Lamandau Pukul Warga

Selebaran mencatut nama kelembagaan Gereja Katolik, sehingga harus memilih Calon Bupati beragama Katolik, yaitu Yohanes Rumpak

07/12/2020

PDIP Pantau Pilkada di Kalimantan Barat 9 Desember 2020

Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Barat, harus kita sambut dengan riang gembira. Tapi harus tetap memperhatikan kesehatan, dengan tetap patuh kepada Protokol Kesehatan

17/10/2020 One comment

Klaster Covid-19 di Sintang Kejahatan Kemanusiaan

JAKARTA (Independensi.com) – Praktisi hukum di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Tobias Ranggie SH, menilai, klaster penularan Corona Virus Disease-19 (Covid-19)

02/08/2020

Waspadai Potensi Radikalisme Suku Dayak

Radikalisme di Indonesia, dalam konteks masyarakat Indonesia harus berkebudayaan Indonesia, tidak hanya dari kalangan Islam. Tapi patut pula diwaspadai potensi radikalisme di kalangan Suku Dayak

27/06/2020

Isu Kebangkitan PKI Bentuk Ketidakberdayaan Kadrun

Isu kebangkitan PKI, diyakini tidak akan mampu mengalahkan solidaritas masa pendukung PDIP di dalam Pemilu tahun 2024 mendatang

04/06/2020 One comment

Moral Jatuh dan Spiritual Bangkrut Picu AS Rusuh

JAKARTA (Independensi.com) – Praktisi bisnis dan pegiat media sosial di Indonesia, Erizely Bandaro, mengatakan, kerusuhan akibat terbunuhnya seorang warga kulit

31/05/2020

Bisnis Ilmu Kebal, Udin Balok dan Baokng Rusak Citra Dayak

Apa yang dilakukan Udin Balok dan Baokng, bertentangan dengan unsur religiositas dan spritualitas di dalam religi Suku Dayak yang menganut trilogi peradaban kebudayaan

27/03/2020

Cegah Covid-19, Tunda Pemilukada 2020 dan Peradilan

Penundaan itu juga berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo tentang penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam, serta keputusan Kepala BNPB terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia.