Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu bersama pejabat pada jumpa wartawan. (foto: jonder sihotang)

Bidang Pelayanan Pemkot Bekasi Dikritisi

BEKASI (IndependensI.com) –  Sejumlah pertanyaan termasuk kritisi, dilontarkan para wartawan kepada Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhudan dalam acara ngopi pagi, Selasa (17/10/2017).

Sekda Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji yang mamandu acara, mengaku pihaknya  lebih senang dikritisi dari pada dipuji.

Diskusi berupa tanya jawab langsung terlontar dari para wartawan terutama mengkritisi bidang pelayanan. Diantaranya terkait rekrutmen pimpinan  PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi, pelayanan perizinan, pelayanan Kartu Sehat berbasis NIK, jemput bola pelayanan catatan kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan air bersih, pelayanan infrastruktur termasuk sarana penyandang disabilitas dan penyerapan anggaran.

Bahkan dipertanyakan apa yang akan dilakukan pada  perencanaan pembangunan kota Bekasi 2018 sebagai tahun inovasi dan kreativitas sesuai rencana pembangunan jangka menenga daerah (RPJMD). Sementara jabatan Wali Kota dan Wakilnya habis Maret 2018.

Dalam dialog itu, para kepala dinas terkait menjawab dan menyikapi pertanyaan hingga disebutkan juga progres kebijakan yang sudah dilakukan.  Ditanyakan juga nagaimana penyerapan APBD 2017 yang tinggal hanya dua bulan lebih.

Keberadaan Kartu Sehat berbasis nomor induk kependudukan (NIK) yang merupakan program Pemkot Bekasi,  menjadi pembahasan menarik. Pasalnya, masa berlaku Kartu Sehat hanya sampai Desember 2017, sementara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Ahmad Syikhu sebagai incumben akan ikut dalam Pilkada serentak 2018. Artinya, kedunya mulai Januari 2018 sudah harus cuti.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi dr Kusnanto menyampaikan bahwa Kartu Sehat tidak tumpang tindih dengan pelayanan BPJS Kesehatan. Warga bisa memilih salah satu diantara kartu sehat atau kartu BPJS dalam menginginkan pelayanan kesehatan.

Selain itu pihaknya juga telah menganggarkan program dana Kartu Sehat  tahun 2018 sebesar Rp 200 miliar dalam APBD. Ia memastikan, sepanjang Kartu Sehat bermanfaat bagi masyatakat banyak, tetap dilanjutkan.

“Program ini berlajut di 2018 dan kita telah usulkan ada penambahan hingga  Rp 200 miliar karena mengingat penambahan kepesertaan kartu sehat, hingga 600.000 warga,” ungkap  Kusnanto.

Ia juga mengakui, anggaran Kartu Sehat pada 2017 dalam APBD murni Rp 75 miliar. Dan pada perubahan APBD 2017 ini, diajukan tambahan Rp 20 miliar lagi.  Rata- rata klaim pihak rumah sakit atas pemanfaatan Kartu Sehat Rp 6 miliar tiap bulan, katanya.

Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu juga memastikan  kebijakan program yang baik seperti Kartu Sehat bisa berjalan berkesinambungan pada periode mendatang.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Bekasi membuat program bagi semua warganya dengan pemberian Kartu Sehat berbasis NIK. Artinya, warga tidak menyetor iuran seperti BPJS Kesehatan. Dan Kartu Sehat dapat digunakan setiap pemegang di 39 rumah sakit se Kota Bekasi dan biaya gratis. (jonder sihotang)