Sinergi DJP Pajak dan DJBC Topang Reformasi Perpajakan

JAKARTA (IndependensI.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap sinergi di Kementerian Keuangan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dapat menjadi fondasi pelaksanaan reformasi bidang perpajakan.

“Saya meminta sinergi dapat menjadi fondasi menjalankan empat bidang reformasi perpajakan, yaitu peraturan perundang-undangan, bisnis model dan struktur organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi,” kata Sri Mulyani dalam acara Seminar Hari Oeang di Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengapresiasi beberapa langkah yang sudah dilakukan terkait dengan sinergi tersebut. Salah satunya adalah pengusaha tidak perlu memiliki dua identitas yang berbeda untuk dua institusi tersebut.

“NPWP sudah identik dengan Nomor Identitas Kepabeanan. Namun, saya ingin lebih lagi. Kalau identitas sama, maka tidak perlu membuat laporan keuangan yang berbeda, karena itu otomatis menjadi laporan untuk pabean dan pajak,” ucap Sri Mulyani.

Ia juga meminta DJP dan DJBC mampu menciptakan kemudahan dari segi data, proses bisnis, dan pelayanan pada masyarakat.

“Kami perlu terus mendorong dan mengkondisikan. Dengan sinergi ini, kami berharap dua direktorat jenderal mampu memberikan pelayanan yang baik dan mengumpulkan penerimaan negara tanpa membuat ekonomi resah,” tutur Sri Mulyani sebagaimana dikutip Antara.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi menyatakan terdapat beberapa area yang sudah dijamah untuk kepentingan sinergi dengan DJP.

Selain di bidang kesisteman terkait peleburan identitas, sinergi juga dilakukan melalui pertukaran data yang “real time”.

Area lainnya yaitu di bidang sumber daya manusia, di mana pegawai bea cukai ditempatkan di kantor pajak dan juga sebaliknya.

“Ini bukan formalitas, namun mereka menerjemahkan kebijakan sinergi dalam wujud operasional. ‘Output’-nya ini menyelesaikan masalah operasional dan memberikan rekomendasi untuk penguatan sinergi,” ucap Heru.

Ia juga mengatakan sinergi yang mulai dibangun antara DJP dan DJBC akan diteruskan dengan sinergi instansi di luar Kementerian Keuangan dan penegak hukum serta dengan pelaku usaha. “Ini harus dilakukan secara intensif dan strategis,” ujar Heru.