Kementerian PUPR Dukung Infrastruktur di 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

JAKARTA (IndependensI.com)— Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut mendukung pengembangan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang disebut sebagai 10 “Bali baru” guna mencapai target kunjungan 20 juta wisatawan asing pada 2019 ke Indonesia. Sektor pariwisata menjadi salah satu program Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meningkatkan devisa dan investasi .

10 KSPN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 adalah Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Morotai (Maluku Utara), Pulau Komodo-Labuan Bajo (NTT), Taman  Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Danau Toba (Sumatra Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Mandalika Lombok (NTB), dan Tanjung Lesung (Banten).

Untuk meningkatkan akselerasi pengembangan destinasi wisata kelas dunia, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan fokus pada empat destinasi yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika dan Labuan Bajo. Percepatan penyelesaian 4 destinasi itu juga didukung ketersediaan alokasi anggaran Kementerian PUPR tahun 2018.

“Kami akan fokus dulu melakukan penataan pada 4 destinasi tersebut. Kita akan buat Master Plannya,” kata Menteri Basuki baru-baru ini.

Disamping infrastruktur, Kementerian PUPR akan membangun ruang-ruang publik (termasuk rest area, parkir, pedestrian, dan penataan kawasan)  untuk mendukung kegiatan produktif sektor pariwisata, seperti cafe, restoran, penginapan, ataupun lokasi penjualan cinderamata pada masing-masing destinasi wisata sesuai dengan tata ruang. Untuk pembangunan infrastruktur PUPR berupa jalan akses menuju lokasi wisata, jalan di lokasi wisata, air baku, sanitasi, drainase dan persampahan.

Sementara itu Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rido Matari Ichwan mengatakan dukungan yang diberikan Kementerian PUPR memang tak hanya sebatas penyediaan infrastruktur, namun juga mendorong industri pariwisata nasional.

“Pada 4 destinasi wisata tersebut, Kementerian PUPR akan membangun area usaha bagi masyarakat. Kami juga akan membangun homestay percontohan dengan desain mengusung budaya dan kearifan lokal. Desainnya dihasilkan melalui sayembara yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata. Diharapkan nantinya bisa direplikasi oleh masyarakat,” kata Kepala BPIW Rido Matari Ichwan, Jumat, (17/11).

Kementerian PUPR dan Bank Dunia sejak tahun 2015 telah merintis kerjasama pengembangan Indonesia Tourism Development Program (ITDP). Melalui kerjasama ini, dilakukan percepatan pada tiga destinasi prioritas yakni Danau Toba, Borobudur dan Mandalika.

Bank Dunia memberikan pinjaman senilai USD 300 juta yang digunakan untuk penyusunan Penyusunan Rencana Induk Pariwisata (Integrated Tourism Master Plan/ITMP) senilai USD 6 juta dan pembangunan fisik dan pengembangan sumber daya manusia senilai USD 294 juta.

Menteri Basuki Mengatakan, “Lelang penyusunan ITMP sudah dilakukan dan kini menunggu non objection letter dari Bank Dunia untuk penetapan pemenang.”

Sementara untuk pelaksanaan kegiatan fisik dan peningkatan kapasitas SDM, pelaksanaannya melalui skema Program for Result (PforR). Melalui skema ini pelaksanaan program didanai dengan APBN dan APBD terlebih dahulu, kemudian diganti dengan dana pinjaman dengan beberapa kriteria yang ditetapkan dan harus dipenuhi.

Beberapa kriteria dimaksud antara lain mendorong partisipasi warga lokal, meningkatkan iklim investasi dan bisnis di sektor pariwisata, dan meningkatkan kelembagaan.

“Diantaranya pembangunan jalan akses menuju maupun jalan pada kawasan pariwisata, penataan kawasan, ketersediaan air bersih di lokasi wisata, sanitasi, drainase dan persampahan.” Pungkas Basuki.(***)