Utang Luar Negeri Indonesia Capai 347,3 Miliar Dolar AS

JAKARTA (IndependensI.com) – Utang Luar Negeri Indonesia naik 9,1 persen tahun ke tahun (year on year) atau menjadi 347,3 miliar dolar AS per akhir November 2017, dipicu penarikan utang swasta dan publik yang menggeliat.

Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia di Jakarta, Selasa (16/1/2018), jumlah utang luar negeri swasta naik 4,2 persen (yoy) di November 2017 atau sebesar 170,6 miliar dolar AS. Pertumbuhan penarikan itu lebih tinggi dibandingkan Oktober 2017 yang 1,3 persen (yoy).

Sedangkan jumlah utang luar negeri publik, atau pemerintah dan Bank Sentral, sebesar 176,6 miliar dolar AS yang tumbuh 14,3 persen (yoy), meningkat dibanding Oktober 2017 yang sebesar 8,4 persen (yoy).

Menurut sektor ekonomi, posisi utang luar negeri swasta pada akhir November 2017 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan.

Pangsa utang luar negeri keempat sektor tersebut terhadap total utang luar negeri swasta mencapai 77,6 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan Oktober 2017 yang sekira 76,9 persen.

“Sedangkan jika berdasarkan jangka waktu asal, struktur utang luar negeri Indonesia pada akhir November 2017 masih aman,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Agusman.

Utang luar negeri tetap didominasi utang luar negeri jangka panjang yang memiliki pangsa 85,7 persen dari total utang luar negeri dan pada November 2017 tumbuh 7,5 persen (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sekira 3,9 persen (yoy). Sementara itu, utang luar negeri berjangka pendek dengan pangsa 14,3 persen dari total utang luar negeri tumbuh 19,8 persen (yoy), atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada Oktober 2017 yang sebesar 10,8 persen (yoy).

Bank Sentral memandang perkembangan utang luar negeri pada November 2017 tetap terkendali. Hal ini tercermin antara lain dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada akhir November 2017 tercatat stabil di kisaran 34 persen.

“Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara kapasitas ekonomi yang sama (peers),” ujar dia. (ant/kbn)