JAKARTA (Independensi.com) – Kementerian Perhubungan berhasil menekan disparitas harga khususnya di wilayah Indonesia Timur sebagai efek positif dari program tol laut yang dicanangkan pemerintah sejak beberapa tahun lalu. Meski demikian, pemerintah akan terus berupaya menekan hingga paling efisien.
Untuk itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam waktu dekat berencana akan merubah sistem tol laut. Dikatakan Menhub sistem tol laut nantinya akan diubah dari berbasis pada angkutan menjadi berbasis kontainer.
“Jadi kalau kita mau kirim, katakanlah kita berbasis angkutan tentunya berapa pun isinya kita harus bayar. Sekarang kita akan deteksi sesuai kebutuhan. Misalnya, kota ini berapa, 100 kontainer, 200 kontainer, 50 kontainer, kita akan kirim sesuai volume (kebutuhan) itu,” kata Menhub Budi Karya Sumadi saat menjadi berbicara di Rapat Koordinasi Kementerian Perdagangan di Jakarta, Kamis (1/2/2018).
Hal ini dilakukan Menhub karena tingkat keterisian angkutan balik belum maksimal. Dengan sistem ini Menhub menyebut lebih dapat menekan biaya pengangkutan.
“Karena angkutan balik kan belum maksimal jadi kita bisa mereduksi cost atas itu. Kira-kira (pengurangan biaya) 30-40% karena uangnya ini bisa kita pakai kegiatan-kegiatan untuk menambah jalur dan menambah intensitas,” jelas Menhub Budi.
Ditambahkan Menhub saat ini masih ada daerah yang hanya disandari kapal tol laut 2 minggu sekali. Diharapkan dengan upaya penekanan biaya ini nantinya dapat menambah intensitas kapal tol laut di suatu daerah.
Selain merubah sistem tol laut, hal lainnya Menhub akan segera merestrukturisasi pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia agar lebih murah, lebih cepat, dan lebih transparan.
“Kami akan menerapkan DO online, selama ini namanya DO itu dari pintu ke pintu fisik harus hadir ini kan butuh waktu dan juga mengakibatkan tidak government dengan DO online ini bisa berjalan,” ujarnya.
Untuk ini Menhub mengatakan perlu adanya perubahan kebiasaan dan konsistensi pihak-pihak terkait untuk bisa mengaplikasikan sistem DO online ini. Hal lainnya Menhub berharap operasional Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan dengan kapasitas 60% dari total barang yang bergerak di Indonesia, untuk dapat beroperasi 7 hari dalam seminggu.
Menurut Menhub dengan waktu operasional Pelabuhan Tanjung Priok 5 hari akan berpengaruh pada distribusi barang dari daerah-daerah di sekitar Jakarta. “Kita ingin sekali memudahkan apabila operasi dari Pelabuhan Priok itu tidak 5 hari tapi 7 hari jadi sekarang ini Sabtu-Minggu barang ada tetapi orang-orangnya tidak aktif. Kita minta aktif semuanya sehingga barang-barang kalau begitu hari Jumat tadinya stop ini barang-barang bisa jalan,” ungkapnya.
Menhub berharap perubahan waktu operasional Pelabuhan Tanjung Priok dari 5 hari menjadi 7 hari ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2018. Ditambahkan Menhub terkait program tol laut nantinya Kementerian Perhubungan berencana akan mengalihkan beberapa jalur tol laut yang dianggap tidak produktif. (kbn)