Pjs Wali Kota Bekasi R Ruddy Gandakusumah saat menghadiri rakornas tim terpadu penanganan konflik Pilkada.(humas)

Pjs Wali Kota Bekasi Hadiri Rakornas Tim Penanganan Konflik Sosial

BEKASI (IndependensI.com)- Pejabat sementara (Pjs)  Wali Kota Bekasi  R Ruddy Gandakusumah,  mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tahun 2018 di Hotel Bidakara Jakarta;  Rabu, (7/3/2018). Ruddy didampingi Kepala Kesbagpol Kota Bekasi Abdillah.

Ruddy yang juga merangkap jabatan Kepala Kesbagpol Provinsi Jawa Barat,  menilai penting koordinasi tim untuk menyamakan visi misi menyukseskan pesta demokrasi.

“Saya pun ditunjuk menjadi Pjs Wali Kota Bekasi dengan salah satu tugas agar pilkada berlangsung aman,” ucap Ruddy.

Tema yang diusung pada rakornas ini, “Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Guna Mendukung Sukses Pilkada 2018 dan Persiapan Pemilu 2018”.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 171 daerah rencananya akan melaksanakan pilkada serentak 2918. Itu  terdiri dari 17 pemilihan Gubernur, 115 Bupati dan 39 Wali Kota.

Peserta rakor juga dihadiri pimpinan daerah Gubernur, Wali Kota dan Bupati, se-Indonesia yang mengikutsertakan para Kepala Badan Kesbangpol daerah masing-masing. Selain itu hadir jajaran TNI-Polri dan BIN.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Wiranto dalam kesempatan itu mengatakan Rakornas  untuk memberikan pemahaman bersama agar terwujud pilkada yang aman pada pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.

“Deteksi dini konflik menjadi perhatian bersama. Kita Indonesia harus bersatu. Dulu bangsa Indonesia bersatu dan akhirnya merdeka karena memiliki musuh yang sama, penjajah. Serang musuh kita disintegrasi bangsa lewat ancaman seperti isu sara, ujaran kebencian, politik identitas bangsa,” ucap Wiranto.

“Tahun 2018 dan 2019 menjadi tahun politik dan jangan diidentikan di tahun politik pasti suhu politik memanas. Ini jangan dibudayakan,” tegasnya.

Konflik bisa dicegah mulai dari akar konflik sudah kita potong. Pemerintah harus hadir karena jangan boleh berkembang politik identitas menjurus konflik lewat isu sara yang akan lebih sulit dipadamkan, ucap Wiranto.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemilihan umum menjadi pesta demokrasi rakyat dalam memilih pemimpin yang amanah dan dipercaya rakyat.

“Pilkada aman berarti negara aman untuk melaksanakan pembangunan. Dan tugas kita sekarang membantu penyelenggara yakni KPU menyukseskah pesta demokrasi ini hingga melibatkan pihak aparatur wilayah” harap Tjahjo.

Pada rakornas tim penanganan konflik sosial menghadirkan narasumber dari TNI, Polri dan Pjs Gubernur Lampung. Gubernur Lampung hadir untuk sharing informasi penanganan konflik diwilayahnya yang dinilai oleh Kemendagri terbaik se-Indonesia. (adv/humas/jon)