Presiden Joko Widodo foto bersama seusai bersilaturahmi dengan para pengemudi truk di Istana Negara, Selasa (8/5/2018). Pengemudi truk mengeluhkan banyaknya pungutan liar di sepanjang perjalanan yang dilakukan oknum aparat maupun preman dan ormas tertentu. Foto: istimewa

Presiden Janji Sikat Pungli Sopir Truk

JAKARTA (IndependensI.com) – Presiden Joko Widodo berjanji untuk menyikat pungutan liar (pungli) yang masih dialami oleh para pengemudi truk. “Pungli disikat semuanya, caranya nanti tanya ke Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin. Itu  soal teknis,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Presiden menyampaikan hal itu seusai menemui sekitar 70 orang pengemudi truk yang beroperasi di Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

Mereka mengeluhkan banyaknya premanisme dan pungutan liar berbentuk pengecatan truk dengan nama kelompok tertentu saat melintasi jalanan di Sumatera, Jawa dan Kalimantan.

Bila truk sudah dicat atau lazim disebut “dicap” maka pengemudi harus membayar sejumlah uang kepada kelompok yang “mengecap” truk tersebut dan bila tidak maka ada kaca truk akan dipecahkan, atau ban akan disobek bahkan sopir ditodong dengan golok.

Sedangkan Wakapolri Komisaris Jenderal Pol Syafruddin menegaskan bahwa aparatnya sudah tidak ada lagi yang melakukan pungli, bila ditemukan maka langsung dipecat.

“Kalau itu tertangkap sama propam, kita pecat,” ungkap Syafruddin merujuk pada kebiasaan sopir menyerahkan kotak korek api berisi uang kepada polisi yang memberhentikan truk.

“Dia curhat menyangkut premanisme. Jangan langsung ditujukan ke polisi. Polisi zaman dulu, 20 tahun yang lalu beda dengan polisi zaman sekarang. Remunerasinya polisi sudah cukup banyak, cukup besar. Mereka juga jijiklah mau pungli-pungli yang Rp5 ribu, Rp10 ribu sekarang. Remunerasi besar sekarang, polisi itu lebih dari gajinya,” tegas Syafruddin.

Ia pun menegaskan bahwa ada jajarannya yang melakukan pungli akan langsung dipecat.

“Telanjangin dia. Keras sekali kita. Karena kenapa? Sudah cukup negara memberikan kepada mereka. Tidak kurang lagi sekarang, biaya operasionalnya besar sekali sekarang. Kalau toh ada satu, dua oknum yang gila, kita akan pecat, yang dikeluhkan itu premanisme di jalan itu, bukan aparat formil,” tambah Syafruddin.

Syafruddin pun mempersilakan para sopir untuk melapor bila ada anggotanya yang meminta uang kepada para sopir.

“Langsung ke saya saja, nanti saya akan bilang. Langsung ke saya, saya kasih nomor telepon, tapi harus benar. Kalau tidak kita proses juga dia, kalau ada rekaman video mana rekamannya? Saya balik bertanya,” ungkap Syafruddin.

Salah seorang sopir truk, Agus Yuda bahkan berjalan kaki dari Mojokerto ke Jakarta selama 26 hari. Ia baru tiba di Jakarta pada 3 Mei 2018.

“Saya melakukan jalan kaki itu bukan hanya mencari sensasi saja, tapi ada maksud dan tujuannya, harapannya khususnya transportasi angkutan darat bisa sehat karena banyak masalah seperti pungli, premanisme,” kata Agus.

Agus pun melakukan pertemuan privat dengan Presiden Joko Widodo di ruang tengah Istana Negara ditemani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin.

“Respon Presiden tadi mengatakan akan segera ditindaklanjuti, saat ini dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan dan Polri. Intinya, kami semua angkutan barang, meminta kepada pemerintah, dapat memberikan rasa aman dan nyaman saat mendistrbusikan barang karena kami ini sebagai tulang punggung pemerintah, tanpa kami pendistribusian tidak sampai ke masyarakat,” jelas Agus.

Agus juga mengeluhkan bila sopir melapor ke kantor-kantor polisi tidak ada kelanjutan dari laporan tersebut. (ant/kbn)