JAKARTA (Independensi.com) – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan TNI-AL perlu memperkuat system peringatan dini atau early warning system untuk meminimalisir potensi pelanggaran hukum di perairan atau laut Indonesia seperti illegal fishing, pembajakan, sabotase, penyelundupan, maupun mengantisipasi kegiatan spionase.
Selain itu, kata Bambang, kerjasama TNI-AL dengan berbagai kementerian dan instansi lain harus selalu diperkuat. Seperti dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberantas illegal fishing maupun dengan Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai dalam memberantas penyelundupan Narkoba.
“Jika semua lembaga negara bisa terkoordinasi dengan baik, berbagai masalah apapun akan bisa dihadapi secara seksama,” kata Bambang seusai bertemu Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, di Jakarta, Jumat (25/01/19).
Dia mengakui sebagai wilayah yang berada di persilangan dua benua dan dua samudera, pertahanan dan keamanan laut Indonesia tidak boleh dianggap remeh. Apalagi luas lautan mencapai 3,25 juta km atau tiga perempat dari wilayah daratan, sehingga menjadikan 70 persen wilayah Indonesia berupa perairan.
Oleh karena itu, tegasnya, alat utama sistem pertahanan TNI AL harus selalu diperkuat. “Ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tidak hanya melakukan pembangunan land-oriented, tapi juga memperkuat sea-oriented,” tutur Bamsoet demikian biasa dia disapa.
Dia mengungkapkan yang terbaru pemerintah meresmikan dermaga TNI Angkatan Laut Tawiri Ambon dan menerima tambahan kekuatan baru berupa dua Kapal Angkatan Laut yang diproduksi di dalam negeri.
Dikatakannya juga TNI AL perlu memperkuat kerjasama dengan tentara angkatan laut dari berbagai negara lain dan memaksimalkan peranannya di sektor leading of maritime diplomacy.
“Selain untuk meningkatkan kemampuan tempur prajurit, kerjasama internasional juga penting untuk saling tukar informasi dan sharing ilmu pengetahuan,” kata politisi Partai Golkar ini.
Sedangkan kehadiran TNI-AL di berbagai forum internasional, tegas Bamsoet, harus memperkuat kebijakan politik luar negeri pemerintah. “Khususnya, dalam menegaskan garis batas wilayah kedaulatan perairan Indonesia sangat penting.”
Dia mencontohkan ketika Tiongkok sempat mengklaim wilayah perairan bagian utara Kepulauan Natuna masuk wilayah perairan mereka. Sementara, negara-negara sekitar Asia Tenggara sudah sejak dulu mengakui wilayah tersebut merupakan kedaulatan Indonesia.
Oleh karena itu Bamsoet pun meminta TNI-AL jangan ragu-ragu menindak kapal maupun nelayan asing yang mengklaim dan masuk seenaknya ke wilayah perairan Indonesia. (MJ Riyadi)