JAKARTA (Independensi.com) – Keberadaan kawasan industri di sepanjang jalan tol Trans Jawa akan menjadi ancaman jika tidak ditata ulang dari sekarang. Peran kepala daerah dalam menentukan tata ruang wilayah untuk kawasan industri dan perumahan sangat penting agar tidak menimbulkan masalah baru di jalan bebas hambatan.
Demikian disampaikan Dewan Pengawas Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Agita Wijayanto dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Pengaruh Pengoperasian Jalan Tol Trans Jawa Terhadap Pelayanan Transportasi Jalan” yang selenggarakan oleh Balitbang Kemenhub Rabu (20/3).
Agita memaparkan, kondisi eksisting jalan tol Indonesia saat ini, jalan tol yang dioperasikan sepanjang 1.577,38 kilometer, terdiri dari 47 ruas jalan tol dan dioperasikan oleh 31 Badan Usaha Jalan Tol
Rata-rata kendaraan yang menggunakan jalan ini sebanyak 4.572.142 kendaraan setiap harinya.
Kendaraan dilayani oleh 457 gerbang tol dan 2.421 gardu tol. Pendapatan jalan tol per tahun mencapai Rp 13 triliun.
Saat ini fasilitas pelayanan yang tersedia adalah 24 Tempat Istirahat dan 27 Tempat Istirahat dan Pelayanan. “Jumlah ini akan ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah menjadikan tol Trans Jawa ini sebagai jalur utama yang akan menghubungkan Merak hingga Banyuwangi,” jelas Agita
Agita yang memberikan paparan dengan judul “Peran BPJT dalam Mengantisipasi Perkembangan Jalan Tol Trans Jawa dari Aspek Ekonomi, Sosial dan Standar Pelayanan” mengeluhkan sikap Kepala Daerah yang memberikan konsesi lahan disekitar jalan tol.
Ada kepala daerah yang memberikan lahan untuk kawasan industri dan perumahan seluas 10.000 hektar. Saat ini laha yang sudah terpakai 2.500 hektar. “Baru segitu saja sudah bikin macet jalan tol. Apalagi kalau sudah dimanfaatkan semua, bagaimana nanti kemacetannya,” keluh Agita.
Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi yang hadir pada acara FGD tersebut menyatakan sangat berterima kasih atas masukan-masukan para pembicara dan pembahas.
“Ini masukan yang sangat bagus. Saya berharap komunikasi dan saling bertukar informasi antar stakeholder menjadi sangat penting,” kata Budi.
Dalam waktu dekat, Budi akan memanggil dan memgumpulkan seluruh kepala daerah, bupati dan walikota yang daerahnya dilalui jalan tol Trans Jawa untuk membahas masalah ini.
“Jangan sampai pemberian ijin lahan yang tak terkendali dan penetapan tata ruang kota yang tidak terintegrasi dengan kepentingan jalan bebas hambatan justru akan menimbulkan masalah baru yaitu kemacetan di jalan tol,” tukas Budi. (hpr)