JAKARTA (IndependensI.com) — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bidang konstruksi melalui program percepatan sertifikasi. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Oktober 2018 lalu, yang meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan kompetensi SDM konstruksi hingga 10 kali lipat dari sebelumnya.
Sebagai upaya nyata mewujudkan hal tersebut, Kementerian PUPR terus berupaya meningkatkan jumlah SDM konstruksi dengan cara menggandeng seluruh stakeholders konstruksi termasuk Kementerian/Lembaga untuk bersama mewujudkan tenaga kerja konstruksi Indonesia berkompetensi yang dijamin melalui sertifikat.
Setelah sebelumnya menjalin kerja sama diantaranya dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan Nasional, perguruan tinggi, dan sekolah menengah, kali ini Kementerian PUPR menggandeng TNI Angkatan Darat (AD) untuk turut menjamin kompetensi para prajurit TNI AD dalam membangun infrastruktur terutama di daerah perbatasan atau rawan konflik yang perlu penanganan khusus.
Menteri Basuki menyadari bahwa pembangunan Infrastruktur memerlukan kerja sama dari semua pihak, termasuk militer. Dan hal ini sudah terbukti di mana tidak sedikit proyek infrastruktur terutama di daerah rawan yang mendapat penjagaan militer, bahkan mereka pun terjun langsung dalam pelaksanaan konstruksi.
“Apresiasi setinggi-tingginya kepada Zeni TNI AD yang turut menjalankan peraturan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada pembangunan konstruksi harus memiliki kompetensi dan kualitas yang terjamin melalui sertifikat. Untuk itu kini saatnya TNI AD pun mendapat sertifikasi kompetensi tenaga kerja,” ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat membuka kegiatan Sertifikasi Kompetensi Prajurit Zeni TNI AD, Kamis (16/05/2019).
Menteri Basuki menambahkan selama ini keterlibatan TNI di bidang infrastruktur tidak hanya jalan dan jembatan saja seperti Jalan Trans Wamena-Mumugu dan Jalan Pararel Perbatasan Kalimantan dan Papua, akan tetapi juga terlibat dalam pembangunan infrastruktur pascabencana seperti di Pidie Aceh, Garut Jawa Barat, Lombok NTB, Palu Sulawesi tengah, serta erupsi Gunung Sinabung.
“Untuk itu ke depannya kalau diijinkan, para prajurit yang sudah disertifikasi ini bisa dilibatkan dalam proyek pembangunan Bendungan agar memperoleh pengalaman,” tambahnya.
Kegiatan sertifikasi kompetensi bidang konstruksi ini merupakan usulan dari Direktorat Zeni Angkatan Darat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk mensertifikasi sebanyak 1.173 Prajurit Zeni Angkatan Darat di wilayah DKI Jakarta.
Permintaan ini akan terus ditindaklanjuti oleh Ditjen Bina Konstruksi dengan menginstruksikan ke semua Balai Jasa Konstruksi Wilayah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi bidang konstruksi bagi Prajurit Zeni AD tidak hanya di Jakarta tetapi juga di seluruh Indonesia.
Para prajurit Zeni TNI AD akan mendapatkan pembekalan dengan materi regulasi peraturan jasa konstruksi dan materi keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi (K3). Selanjutnya para peserta akan melaksanakan proses sertifikasi menggunakan metode wawancara yang dilakukan oleh tim assesor dari LPJKP DKI Jakarta.
“Dengan semangat dan sinergi yang kuat kita dapat meningkatkan daya saing Infrastruktur, menciptakan infrastruktur yang handal, serta menciptakan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan berdaya saing”, ungkap Basuki.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Direktur Jenderal Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Sudirman, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letnan Jenderal TNI Tatang Sulaiman, Direktur Korps Zeni TNI AD Brigadir Jenderal TNI M. Munib, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana, dan Ketua LPJK Nasional Ruslan Rivai.