SURABAYA (Independensi.com) – Tiga belas institusi di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya hari ini (11/7) mendeklarasikan Komitmen Bersama Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak.
Deklarasi bersama ini dilaksanakan di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang disaksikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha.
Hadir juga perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nadjamuddin Mountong, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herda Helmijaya selaku koordinator Harian Sekretaris Nasional Stranas Pencegahan Korupsi KPK dan segenap pejabat dan stakeholder terkait di Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Ketiga belas Institusi Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak tersebut, antara lain Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Kantor Imigrasi Kelas I Tanjung Perak, KPP Bea Cukai Tanjung Perak, Stasiun Metereologi Maritim Tanjung Perak II Surabaya, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II Tanjung Perak, Dir Pol Airud Polda Jatim dan PT. Pelindo III (persero) Regional Jawa Timur.
Arif Toha mengatakan, deklarasi bersama tersebut merupakan sebagai bentuk komitmen terbuka dalam membangun Zona Integritas sehingga masyarakat akan mengetahui dan ikut memantau Pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan secara bersama-sama.
“ketiga belas institusi Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak yang telah melakukan deklarasi pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini tentunya telah memiliki tata kelola organisasi yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, pengukuran kinerja individu, dan efektif dalam memberikan pelayanan informasi publik” kata Arif Toha.
Lebih jauh Arif Toha mengatakan kegiatan pembangunan zona integritas di lingkungan DIrektorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan bentuk implementasi dari amanat Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Arif Toha juga mengatakan kegiatan pembangunan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diawali dengan deklarasi secara nasional di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 2 Mei 2019 yang dilanjutkan dengan pencanangan deklarasi zona integritas menuju WBK dan WBBM di kawasan Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Makassar.
Menurutnya, membangun unit kerja pelayanan yang berpredikat WBK/WBBM tentunya bukanlah hal yang mudah, karena setiap institusi dari mulai pimpinan beserta jajarannya harus dipastikan sudah melakukan berbagai perbaikan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan.
Terkait dengan hal-hak tetsebut di atas, Sesditjen Hubla Arif Toha meminta agar setelah dilakukan pencanangan deklarasi zona integritas menuju WBK dan WBBM di Pelabuhan Tanjung Perak, semua institusi yang terkait dapat mulai membangun secara bersama-sama dalam meningkatkan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan publik.
Selain itu, hal penting lain yang harus diperhatikan adalah perlunya perubahan pola pikir (mindset) dan perilaku kerja bagi pimpinan dan jajaran institusi yang telah mendeklarasikan sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM.
“Semua institusi dimulai dari pimpinan dan staf harus berperan aktif mencegah dan memberantas korupsi dan tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Tumbuhkan sikap untuk tidak meminta atau menerima pemberian serta bersikap jujur,” ujar Arif Toha.
Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, M. Dahri mengatakan bahwa dengan deklarasi zona integrasi ini dapat menjadi motivasi dan penyemangat untuk melaksanakan pemberantasan korupsi. reformasi birokrasi dan pelayanan publik di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak secara bersama-sama.
“Seluruh institusi dan stakeholder di Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak secara bersama-sama telah berkomitmen untuk mewujudkan Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak yang “Beraksi” yaitu kawasan yang berani, jujur, amanah dan tidak korupsi,” tutup Dahri. (hpr)